oleh

KSPI Minta Presiden & Menteri Rini Turun Gunung Selesaikan Pos Indonesia

-Nasional-19.864 views

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengklaim, aksi damai buruh yang dilakukan organisasinya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Selasa (1/5/2018) pagi, dilakukan di 25 provinsi dan 200 kabupaten/kota.

Aksi Mayday di Jakarta sendiri dihadiri oleh 150 ribu yang terdiri dari anggota KSPI serta persatuan buruh lainnya, tanpa terkecuali, termasuk Komisi Aksi Transportasi Online (KATO) serta hadir bergabung dari Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat dan Bermartabat (SPPI-KB) yang mengikuti longmarch dari Patung Kuda menuju Istana.

Said Iqbal mengatakan KSPI secara umum akan menyuarakan tiga tuntutan, yang ia sebut TRITURA PLUS+ yaitu Turunkan harga beras, listri, BBM untuk memastikan kedaulatan pangan dan energi. Kedua, KSPI meminta Presiden Joko Widodo mencabut Pepres No. 20/2018 tentang TKA dan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Sementara itu tuntutan PLUS+ terkait dengan maraknya dugaan adanya korupsi di perusahaan plat merah serta tragedi PHK sewenang-wenang sebagaimana disuarakan oleh Serikat Pekerja di beberapa BUMN. Bahwa KSPI juga konsen dengan Pos Indonesia yang merupakan BUMN dgn jumlah buruh terbanyak di Indonesia. Adanya aksi Direksi BUMN yg melakukan PHK sepihak bisa menjadi preseden buruk bagi kementrian BUMN dan Pemerintahan saat ini. Presiden dan menteri BUMN harus bertindak keras kalau mau disebut Pro Buruh. Demikian disampaikan oleh Said yang diamini oleh Sekretaris Jenderal SPPI KB Hendri Joni.

Sementara itu hal yang sama diutarakan juga oleh Wakil Ketua Umum SPPI KB Syamsul Jayadiansyah mengenai dugaaan KKN yang terjadi di BUMN umumnya dan Pos Indonesia khususnya.

“Kami ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebagai agen pembangunan. Merupakan salah satu Pilar Ekonomi Bangsa, jadi jangan dibuat semena mena seperti perusahaan keluarga. Jangan semau gua dalam menjalankan perusahaan di republik ini,” ucapnya.

Aksi Mayday yang diselenggarakan di seluruh dunia ini menjadi sarana mengeluarkan pendapat dari massa SPPI KB yang merasa telah dianak tirikan oleh perusahaan dan pemegang saham.

“Kami tidak akan menyerah mencari keadilan karena seharusnya BUMN ini menjadi parameter bagi dunia korporasi di Indonesia. Kalau dengan organnya saja sudah tidak perduli, bagaimana mau perhatikan buruh yang lain ?, tandas Suparyanto bendahara SPPI KB.

Dugaan kriminalisasi terhadap karyawan yang kritis menjadi tren yang buruk bagi dunia perburuhan. Apalagi terjadi di BUMN, milik negara.

“Kami minta presiden turun tangan karena sudah sulit kami berharap ke kementrian BUMN yg sibuk cari untung,” ungkap Fadhol karyawan yang di PHK sepihak oleh Direksi Pos.

“Bahkan yang mecat saya dkk sekarang malah diangkat jadi Dirut di BUMN lain. Ini apa-apaan sih Kementrian, kok sama sekali gak punya hati. Presiden harus pilih menteri BUMN yang perduli sama buruh BUMN bukan hanya perduli sama Direksi dan Komisarisnya saja,” ucapnya.

“Presiden dan Menteri BUMN harus segera turun tangan dalam kasus PHK sepihak di Pos Indonesia kalau tidak mau dicap Anti Buruh, apa memang pak pos mau dikasih ke asing juga?” kata Said Iqbal.

Komentar

News Feed