oleh

KontraS: Tindakan FPI ke Tempo Cenderung Persekusi & Main Hakim Sendiri

-Nasional-28.884 views

Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan tindakan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Tempo.

“Tindakan tersebut terkesan main hakim sendiri dan cenderung mengarah pada tindakan persekusi,” tegas Koordinator Kontras Yati Andriyani, dalam pesan rilis yang dikirim hari ini.

Diketahui, kata dia, selama proses dialog yang dilakukan terjadi tindakan intimidatif berupa pelemparan gelas air mineral, teriakan dan pemaksaan pemberian pernyataan maaf oleh Tempo dan perampasan kacamata Pemimpin Redaksi Tempo Arif Zulkifli.

“Kritik ataupun protes yang FPI sampaikan seharusnya dilakukan dengan cara – cara yang menghormati hukum dan mengedepankan dialog yang saling menghargai,” ujarnya.

Kata dia, jika tidak maka kebebasan press akan terancam karena tindakan – tindakan persekusi seperti ini. Dalam hal ini kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 19 ayat (2) Kovenan hak – hak sipil politik juga menjamin hal serupa.

“Siapapun yang merasa dirugikan atau dicemarkan oleh pemberitaan media dapat dibenarkan menyampaikan protesnya sepanjang itu dilakukan dengan cara cara yang sesuai mekanisme hukum bukan dengan cara – cara yang intimidatif dan mengarah pada perkusi,” ujarnya.

Dia melanjutkan cara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan hak jawab atau hak koreksi melalui dewan pers Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers. Dan pihak yang berwenang untuk menentukan penilaian adanya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers, sehingga tidak boleh ada cara pemaksaan dengan cara – cara di luar hukum kepada Tempo karena hal ini akan mengancam kebebasan pers dan menjadikan massa sebagai hakim jalanan.

“Dalam kasus ini kami juga mendesak Kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan kepada Tempo, bertindak profesional dan independen terhadap tindakan – tindakan main hakim sendiri dan intimidatif terhadap siapapun, termasuk pengunaan kekuatan massa yang tidak menghormati hukum dalam menyampaikan pendapat atau kritik,” terang dia.

Dia berpesan agar Dewan Pers harus memastikan jaminan kebebasan pers terlindungi dengan memberikan penilaian yang objektive dalam kasus ini.

“Kami menyerukan semua pihak untuk menghormati dan mematuhi mekanisme yang tersedia, untuk memastikan ke depan tidak ada lagi upaya – upaya penggunaan kekuatan massa yang intimidatif dan mengarah pada persekusi,” tandasnya

Komentar

News Feed