Kawal Reformasi Polri: Cipayung Plus Dorong Pendekatan Humanis dan Penegakan Hukum Berkeadilan

Jakarta, 20 Desember 2025 — Agenda Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus bergulir seiring dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Republik Indonesia yang diketuai oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Komisi ini telah menjaring aspirasi dari puluhan kelompok masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil dan elemen mahasiswa, sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan reformasi struktural dan kultural Polri ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Kelompok Cipayung Plus menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses reformasi Polri agar berjalan konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Reformasi Polri dinilai sebagai agenda strategis nasional yang tidak hanya menyangkut pembenahan institusi, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Cloud Startup - Bikin Website Kamu Makin Ngebut

– IMM: Reformasi Polri Harus Menyentuh Aspek Struktural dan Kultural

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai bagian dari elemen Cipayung Plus menegaskan pentingnya reformasi sektor keamanan, khususnya Polri, agar tetap berada dalam koridor profesionalisme, demokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

IMM menilai Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara presisi, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

IMM mengapresiasi berbagai langkah pembenahan internal yang telah dilakukan Polri. Meski demikian, IMM menilai masih terdapat sejumlah persoalan struktural dan kultural yang perlu segera dievaluasi secara serius, terutama terkait praktik kekerasan berlebihan, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama Polri. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui konsistensi penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa tebang pilih,” tegas IMM dalam pernyataannya.

Oleh karena itu, IMM mendesak Polri untuk memperkuat reformasi internal secara menyeluruh, meningkatkan pengawasan etik dan disiplin, serta membuka ruang partisipasi publik dan kontrol sipil dalam setiap proses penegakan hukum. IMM juga menyerukan kepada seluruh kader dan elemen mahasiswa untuk tetap bersikap kritis, objektif, dan konstruktif dalam mengawal kinerja Polri.

– HIKMAHBUDHI: Pendekatan Humanis dan Berkeadaban Harus Diperkuat

Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) memandang Polri sebagai institusi negara yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menjamin tegaknya hukum di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam konteks kebangsaan, Polri dinilai sebagai garda terdepan dalam merawat persatuan, toleransi, dan stabilitas nasional. HIKMAHBUDHI mengapresiasi berbagai langkah modernisasi dan pembenahan yang telah dilakukan Polri sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, HIKMAHBUDHI menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara *konsisten, berkeadilan, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan*, khususnya dalam penanganan konflik sosial serta penyampaian aspirasi masyarakat.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan nilai kebijaksanaan (paññā), welas asih (karuṇā), dan non-kekerasan (ahiṃsā), HIKMAHBUDHI mendorong Polri untuk memperkuat pendekatan humanis, transparan, serta membuka ruang dialog dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum.

“Reformasi internal, penguatan pengawasan etik, dan akuntabilitas institusi merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas HIKMAHBUDHI.

Komitmen Bersama Cipayung Plus

Kelompok Cipayung Plus menegaskan komitmen bersama untuk terus mengawal agenda reformasi Polri secara kritis namun konstruktif, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Reformasi Polri yang profesional, modern, humanis, dan berkeadilan dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis, dan berkeadaban.