Jakarta — Sekjen Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Muhammad menegaskan bahwa narasi publik yang dibangun sebagian kelompok terkait “catatan kelam perilaku polisi” berpotensi menyesatkan bila tidak disertai dengan data utuh dan konteks objektif. Ia menilai, diskusi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan sejumlah lembaga lain seharusnya berimbang, bukan sekadar menyoroti kelemahan Polri tanpa mengakui kemajuan signifikan yang telah dilakukan.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi potongan masalah tanpa melihat bagaimana Polri terus berbenah. Reformasi di tubuh kepolisian tidak berhenti, justru terus dilakukan dengan sistematis. Kapolri saat ini sangat terbuka terhadap kritik dan masukan,” ujar Muhammad di Jakarta, Selasa (8/10).
Muhammad menyampaikan, Polri saat ini telah membentuk Tim Transformasi dan Reformasi Polri yang fokus memperkuat akuntabilitas, profesionalitas, dan transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, Kompolnas juga terlibat aktif memberikan supervisi agar arah reformasi berjalan sesuai aspirasi masyarakat.
“Kalau bicara reformasi Polri, kita harus jujur melihat fakta. Banyak perbaikan konkret yang sedang berjalan — mulai dari digitalisasi layanan publik, pembenahan pendidikan kepolisian, hingga peningkatan sistem pengawasan internal Propam yang kini semakin transparan. Ini langkah nyata, bukan retorika,” tegasnya.
Sekjen GPK itu juga menilai, framing yang seolah menggambarkan Polri penuh dengan penyimpangan individu justru mengabaikan dedikasi ribuan anggota yang setiap hari bekerja melindungi masyarakat. “Jangan karena ulah segelintir oknum, seluruh institusi dicap buruk. Polri adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan negara dan keselamatan rakyat,” katanya.
Muhammad mengapresiasi kerja para jurnalis yang ingin melakukan kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum, namun mengingatkan pentingnya verifikasi dan keseimbangan informasi sebelum membangun opini publik. Menurutnya, pemberitaan sepihak dapat mencederai semangat kebersamaan antara pers dan aparat dalam menjaga demokrasi.
“Pers punya peran strategis sebagai mitra kritis, tapi juga mitra konstruktif. Kita ingin Polri semakin baik, bukan dihantam terus dengan generalisasi negatif. Jangan jadikan kritik sebagai alat delegitimasi institusi,” ujarnya.
GPK menyerukan agar ruang dialog antara kepolisian, media, dan masyarakat sipil terus diperkuat. Ia menekankan bahwa reformasi Polri adalah proses panjang yang memerlukan sinergi, bukan pertentangan. “Kami percaya, dengan komitmen Kapolri saat ini dan keterlibatan aktif semua pihak, reformasi Polri akan berjalan semakin transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Muhammad.








Komentar