Habib Syakur Tegaskan: Narasi Ijazah Cuma Politisasi Murahan, Rakyat Jangan Terjebak

Malang – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, angkat bicara merespons narasi provokatif soal dugaan ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali diangkat sejumlah pihak. Dalam keterangannya kepada media, Habib Syakur menilai isu tersebut telah kehilangan substansi hukum dan justru dijadikan alat politisasi murahan untuk menggiring opini publik ke arah destruktif dan merusak tatanan negara.

“Saya mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam pusaran isu-isu lama yang tidak produktif, apalagi jika narasinya mengarah pada ketakutan, tuduhan membabi buta, bahkan ancaman chaos atau huru-hara nasional,” tegas Habib Syakur, Selasa (30/7/2025).

Cloud Startup - Bikin Website Kamu Makin Ngebut

Habib Syakur menilai, pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini dengan tuduhan sepihak—bahkan sampai menyebut adanya “bom waktu” atau kehancuran konstitusi—justru memperlihatkan kegelisahan politik yang tidak berdasar. Ia menekankan bahwa seluruh mekanisme hukum di Indonesia berjalan sesuai aturan dan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, hingga KPU telah menjalankan tugasnya secara sah sejak lama.

“Kalau memang merasa memiliki bukti hukum, silakan tempuh jalur hukum secara objektif, bukan malah menebar narasi ketakutan seolah negeri ini akan hancur hanya karena satu isu yang belum terbukti kebenarannya,” ujarnya.

Menurutnya, tuduhan bahwa negara akan “memaksakan pengadilan” atau “memetieskan kasus ijazah” adalah bentuk framing tidak sehat yang bisa mengganggu stabilitas nasional. “Mereka ini menyebarkan opini, bukan fakta hukum. Ini berbahaya. Ini yang bisa memecah belah rakyat jika dibiarkan terus.”

Habib Syakur juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia sudah melewati berbagai ujian berat dan tidak seharusnya dihancurkan hanya karena ambisi kelompok tertentu yang ingin meruntuhkan legitimasi pemerintah dengan cara-cara tidak elegan. “Bangsa ini tidak boleh disandera oleh para penebar keraguan. Saatnya kita maju, jangan terus-menerus mundur karena narasi hoaks.”

Lebih lanjut, ia mengajak semua elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk lebih kritis terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten agitasi politik yang hanya bertujuan menciptakan ketidakpercayaan kepada negara.

“Semua ini bisa direspons secara elegan. Tidak perlu sensasi, apalagi ancaman chaos. Indonesia negara hukum. Jangan digiring ke jalur kelam oleh mereka yang gagal move on dari masa lalu,” tutupnya.