Bersama tim Rektor Univ. Brawijaya Malang, kami SGM-Papua mencoba mendesain suatu ruang strategi pelayanan bersama dalam peningkatan SDM muda Papua hari ini untuk masa depan. Tentu langkah ini merupakan bagian dari kegelisahan kami kelompok kecil dari sebagian generasi muda Papua terhadap regulasi Otonomi Khusus Papua itu sendiri (terkhusus afirmasi pendidikan). Regulasi Otsus yang telah bergulir 24 tahun lebih (2001-2025), namun sepertinya belum nampak memiliki roadmap yang jelas dalam target capaian program afirmasi itu sendiri. Terlebih khusus yang menjadi sorotan kami adalah afirmasi bidang pendidikan bagi generasi muda Papua dalam peningkatan SDM daerah. Padahal jelas dalam tujuan pemberian afirmasi pendidikan itu sendiri adalah untuk mendorong ruang perhatian pendidikan secara khusus Orang Asli Papua dalam peningkatan SDM lokal daerah.
Merujuk dari berbagai dinamika sosial-masyarakat dalam kehidupan berbangsa bernegara di Kota Studi Malang, maka Kota Studi Malang Raya ini perlu dirawat kita bersama. Melihat dari beberapa persoalan yang melibatkan mahasiswa Indonesia Timur (Papua) dan cukup mengganggu kondusifitas Kota Studi Malang Raya 10 tahun terakhir, ini perlu menjadi atensi berbeda pihak. Yaitu pemerintah daerah Papua sebagai pemilik aset SDM muda daerah, pemerintah daerah kota studi dan civitas akademika perguruan tinggi. Salah satu dari dampak masalah-masalah itu adalah, mulai sulitnya mahasiswa (Papua) mendapatkan kos, kontrakan/rumah sewa di areal kota studi Malang. Perihal ini sangat perlu menjadi perhatian serius terutama bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua Papua.
Kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman/layak bagi mahasiswa ini juga adalah hak yang harus mereka dapatkan dari pemerintah daerahnya. Terkait tempat tinggal/pemondokan mahasiswa sebagai representasi, untuk menjawab pergumulan beberapa simpul dari organisasi mahasiswa Papua (Medimas/Papua Selatan, FKM-TW/Wondama dan Bamana/Kaimana) di Kota Studi Malang, kami mencoba mendorong aspirasi ini kepada pihak akademisi Univ. Brawijaya Malang. Langkah ini pun dalam pertimbangan kami sebagai inisiatif untuk meminta peran Univ. Brawijaya bagian dari penyelenggara afirmasi pendidikan wilayah Timur Indonesia. Pada proporsi itulah UB tergerak juga membantu mendorong aspirasi simpul beberapa Orda mahasiswa Papua di Kota Studi Malang Raya ini. Kebetulan langkah awal kami ke UB difasilitasi oleh dekan Fisip UB Dr. Ahmad Imron Rozuli, SE., M.Si. yang kemudian upaya berkoordinasi internal hingga aspirasi ini tersampaikan ke kantor pusat rektorat Univ. Brawijaya Malang.
Bagian yang sudah semestinya menjadi peran tanggung jawab pemerintah daerah sebagai orang tua daerah dalam memastikan keselamatan/kesejahteraan mahasiswanya di perantauan. Bagian ini jelas tertuang dalam mandat/amanat UUD 1945 Pasal 28c dan Pasal 31 secara nasional, kemudian dipertegas secara afirmasi lagi dalam amanat Otonomi Khusus UU Nomor 2 tahun 2021. Kami generasi muda Papua di Kota Studi Malang Raya dari ketiga Organisasi Mahasiswa daerah tersebut diatas, atas hak Afirmasi Pendidikan kami, kami meminta bantuan kepada pihak Univ. Brawijaya Malang untuk membantu mengundang hadirkan pemerintah daerah kami untuk berjumpa dengan kami di Kota Studi agar dapat membahas persoalan ini bersama. Kegiatan FGD dengan bahan rujukan tema ‘Pendidikan (SDM) Papua’ ini berencana dalam persiapan akan digelar pada pertengahan minggu ketiga Juli 2025. Sebagai bagian dari bentuk konkret Tri Dharma Perguruan Tinggi, pihak UB juga menyambut baik untuk ditindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi mahasiswa Afirmasi Papua di Kota Studi. Serta UB juga siap membuka ruang kerjasama strategis untuk mendorong terobosan percepatan pembangunan manusia dan Tanah Papua.
Arie Waropen
Ketua Umum Solidaritas Generasi Muda – Papua (SGM-P)
![[TURUN HARGA] HUAWEI Band 9 | Smartband | Comfortable All-Day Wearing](https://down-bs-id.img.susercontent.com/id-11134207-7rasl-m5e1p5fooyqb2e.webp)
Komentar