Habib Syakur Tegaskan Wapres Gibran Dipilih Rakyat, Tuntutan Pencopotan Tak Berdasar

Jakarta – Ketua Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi angkat bicara menanggapi tuntutan sejumlah forum purnawirawan TNI yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya serta mengembalikan kepolisian ke bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, isu tersebut dinilai tendensius dan salah kaprah serta langkah kemunduran karena menciderai reformasi.

“Tuntutan yang dilayangkan oleh forum purnawirawan tersebut sangat tidak tepat dan berpotensi memecah belah stabilitas nasional. Wapres Gibran adalah sosok yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, dan upaya mendiskreditkannya hanya berdasar kepentingan politik tertentu adalah bentuk ketidakpuasan yang tidak elegan,” tegas Habib Syakur dalam pernyataan resminya, Jumat (25/4/2025).

Lebih lanjut, Habib menegaskan bahwa wacana mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri adalah langkah mundur yang bertentangan dengan semangat reformasi.

“Polri telah menjadi institusi yang mandiri dan profesional. Membawanya kembali ke Kemendagri justru berisiko mempolitisasi fungsi kepolisian dan mengaburkan perannya sebagai penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa isu-isu semacam ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan kegaduhan politik.

“Ini jelas agenda tendensius yang sengaja dihembuskan untuk memancing reaksi publik. Masyarakat harus bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang salah kaprah,” tambahnya.

Habib Syakur mendorong semua pihak untuk menghormati proses hukum dan demokrasi yang berlaku, serta fokus pada pembangunan bangsa ketimbang memperkeruh suasana dengan isu-isu kontraproduktif.

“GNK mendukung pemerintah untuk terus bekerja demi rakyat, bukan terjebak pada polemik yang tidak perlu. Mari kita jaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang tidak berdasar,” pungkasnya.