Jakarta – Sebagai catatan akhir tahun 2024, Akademisi Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie,memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri dinilai Jimly berhasil melalui tahun politik di tanah air sepanjang tahun 2023 hingga 2024.
Di mana pada rentang tahun tersebut terdapat rangkaian pesta demokrasi. Yakni, berupa pemilihan umum presiden (pilpres) maupun pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Di tengah berlangsungnya pesta demokrasi, Polri bahkan dituduh tidak netral. Tudingan ini, menurut Jimly, bisa jadi sebagai salah satu penyebab turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Tingkat kepercayaan pada Polri bisa saja menurun selama 2024. Namun, sekarang memasuki 2025, ada kesempatan memperbaiki citra,” kata Jimly dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024) malam.
Ia juga optimis di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Prabowo dan pemerintahan yang baru ada komitmen serius dari pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung. Yakni, untuk kembali merebut kepercayaan masyarakat dengan tampil lebih baik.
“Dunia kehakiman sedang merana, terutama para hakim yang bekerja di lingkungan kekuasaan kehakiman dan dunia kekuasaan kehakiman dan penegak hukum di tanah air sedang mengalami masalah serius. Maka untuk memperbaikinya, harus dimulai dari kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.
Jimly menilai ada komitmen dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Ada komitmen dari Kapolri dan juga Kejaksaan untuk tampil lebih baik merebut kepercayaan publik,” kata dia.
Baru-baru ini, Komisi III DPR RI dalam laporan akhir tahunnya menyatakan bahwa lembaga Kepolisian RI adalah lembaga yang paling responsif. DPR menilai Kepolisian merupakan lembaga yang paling responsif dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya yang bermitra dengan Komisi III DPR RI.
Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Polri adalah mitra DPR yang paling responsif menindaklanjuti aduan-aduan yang disampaikan masyarakat ke Komisi III DPR RI. Laporan yang disampaikan umumnya menyangkut masalah profesionalisme aparat penegak hukum, pelayanan publik, hingga penyalahgunaan wewenang.
Komentar