Diinisiasi Fadil, SDR Kritik Polisi RW Pemborosan dan Rawan Politisasi

Polhukam2,106 views

Rencana Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran menjadikan program Polisi RW secara nasional dinilai terlalu politis dan rawan penyimpangan. Penerapan program tersebut dianggap bisa makin membebani anggaran negara.

Aplikasi Polisi RW di tahun politik ini sangat riskan dan rawan. Ditambah lagi, badai di Polri belum sepenuhnya reda.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, menilai program Polisi RW yang baru diluncurkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak efektif. “Tidak efektif, saya rasa lebih baik untuk memaksimalkan Babinkamtibmas yang sudah berjalan selama ini.” tegas Hari.

Saat ini, sebenarnya telah ada Polisi Masyarakat level desa/kelurahan. Konsep ini pun masih dalam pengembangan. Idenya adalah setiap desa/kelurahan dari polisi yang menjadi pembina Kamtibmas sekaligus penegak hukum.

Bhabinkamtibmas inilah yang mestinya diintensifkan. Sebab, rasio polisi dan masyarakat kita masih jauh dari ideal. Masih perlu banyak rekrutmen baru.

Di tahun politik ini, pembentukan Polisi RW yang seolah merupakan konsep baru di luar Bhabinkamtibmas jelas akan mengundang curiga. Netralitas politik Polri akan menjadi taruhan.

Selain itu, anggaran pengadaan untuk polisi di level RW bukanlah nilai yang kecil. Taruh lah mereka dibekali peralatan minimal, alat komunikasi HT dan alat transportasi sepeda motor. Tinggal dihitung, berapa ribu unit yang mesti disiapkan.

Sebaiknya Kapolri tinggalkan dulu ide Polisi RW dan fokus pada struktur yang sudah ada. Tantangan pengamanan Pemilu sudah di depan mata, jangan sampai keharusan polisi RW yang tiba-tiba ini justru menjadi masalah baru.

Hari menilai hal ini kurang efektif, hanya menghamburkan anggaran dan mubazir. Menurutnya Polisi RW cenderung memaksakan dan lebih berorientasi proyek. “Apalagi rasio perbandingan personil polisi dan jumlah penduduk tidak berimbang.” ujar Hari.

Hari juga mencium dugaan dan indikasi percampuran program ini dengan politik Pemilu 2024. Ia menduga ada kepentingan salah satu kandidat sangat kuat untuk dimenangkan. Proyek Polisi RW disebutnya seperti peribahasa “Sambil Menyelam Minum Air”.

“Bisa jadi uang diambil dari APBN, menciptakan efek politik. Artinya diraih dengan memenangkan salah satu kandidat.” tandas Hari.

Ia menyarankan agar Polri lebih mengedepankan reformasi budaya atau kultural saat ini. Karena reformasi struktural dinilai tidak efektif. “Reformasi cultural lebih utama daripada melakukan reformasi struktural, apalagi karena tidak memadainya jumlah personil Polri dalam pelaksanaan program-programnya,” pungkas Hari.

Komentar