Pernyataan Pangdam III Siliwangi Soal Etika Menuju 2024 Penuh Nuansa Politis

Berita Utama2,490 views

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis merespons tulisan opini Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi pada 10 April 2023 berjudul “Etika Menuju 2024”. Pernyataan Pangdam dinilai politis dan harus dikoreksi.

Dalam tulisan tersebut, Pangdam menjelaskan kondisi kebangsaan, khususnya terkait dengan pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024.

“Kami menilai pernyataan Pangdam dalam tulisan tersebut sangat berdimensi dan bernuansa politis. Substansi tulisan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk pernyataan politik, yang dibuat oleh prajurit militer aktif, yang tentunya berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan supremasi politik sipil di Indonesia,” kata Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mewakili siaran pers koalisi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis terdiri dari Imparsial, ELSAM, PBHI Nasional, HRWG, Centra Initiative, Forum de Facto, WALHI, Setara Institute.

Pernyataan Pangdam yang berbunyi, “Demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi dalam menyikapi situasi tertentu”, merupakan pernyatan politik yang tidak dapat dibenarkan secara aturan hukum perundang-undangan, dalam konteks negara hukum demokratis. Sebagai prajurit, TNI tidak boleh dan tidak bisa satu pernyataan atau tulisan yang di dalamnya mengandung unsur ancaman dalam menghadapi situsi dan kondisi kebangsaan terkait kehidupan politik sipil, dalam hal ini pemilu.

TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas menjalankan fungsi pertahanan negara. Mereka, terutama dalam hal ini adalah Pangdam III/Siliwangi, tidak diperkenankan menilai kehidupan politik sipil ke depan. Apalagi sembari memberikan ancaman perihal upaya memperbesar ruang bagi militer dalam politik. Langkah tersebut tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan dan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Menurut Pasal 39 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dengan demikian, pernyataan dan tulisan Pangdam III/Siliwangi tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena telah melanggar aturan dalam UU tersebut. Larangan bagi TNI untuk berpolitik praktis, sesungguhnya merupakan upaya serius dari bangsa ini, untuk menjaga netralitas dan profesionalisme, sebagai alat pertahanan negara.

Koalisi menilai, DPR, para pemimpin sipil, Panglima TNI dan Kasad harus mengkoreksi kebijakan dan sikap prajurit TNI yang demikian. Demikian pula Pangdam Siliwangi yang menunjukkan sikap politiknya dalam ruang publik tersebut.

Demi tegaknya supremasi sipil, DPR semestinya secara tegas menjalankan fungsi kontrol sipil demokratis terhadap militer, untuk memastikan tidak lagi terlibatnya militer dalam ruang politik sipil.

Lebih dari itu, koalisi juga mendorong otoritas sipil dan pimpinan TNI untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah agenda reformasi TNI yang belum dijalankan, seperti restrukturisasi komando teritorial, masih banyaknya kekerasan aparat TNI, reformasi sistem peradilan militer, dan lain-lain. Penuntasan berbagai agenda tersebut penting dalam upaya membangun TNI menjadi alat pertahanan negara yang semakin profesional ke depan.

Koalisi juga mendesak hal yang sama kepada seluruh jajaran dalam institusi Polri, tidak boleh pula terlibat dalam politik praktis. Hal itu mengingat pada masa lalu ada dugaan kuat bahwa Polri berpolitik dan terlibat dalam memenangkan kandidat tertentu. Polri adalah alat keamanan dan pengayom mayarakat, sekaligus pelaksana fungsi penegakan hukum, sehingga meskipun bagian dari institusi sipil, Polri tetap tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Begitu pula dengan Badan Intelijen Negara, yang harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, untuk menjamin professionalisme intelijen negara.

Koalisi juga mendesak kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), dari pusat sampai daerah, untuk selalu bersikap dan bertindak netral, serta tidak terlibat dalam tindakan politik praktis untuk pemenangan salah satu kandidat atau peserta pemilu tertentu. KPU dan Bawaslu harus menjalankan fungsinya secara objektif dan bertanggungjawab, akuntabel, dan netral sebagai penyelenggara pemilu.

Komentar