CENTRA Initiative : Menempatkan Kementerian Pertahanan Sebagai Koordinator intelijen Keamanan Negara bertentangan dengan Undang-undang

SIARAN PERS

CENTRA Initiative : Menempatkan Kementerian Pertahanan Sebagai Koordinator informasi/intelijen Keamanan Negara bertentangan dengan Undang-undang

Presiden Joko Widodo menginginkan agar Kementerian Pertahanan menjadi koordinator berbagai informasi intelijen di Indonesia dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 di Gedung Kemhan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pernyataan ini justru dapat mengacaukan tata kelola pertahanan dan keamanan di Indonesia. Hal ini juga bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan.

Pernyataan ini juga akan mengaburkan tata kelola kenegaraan, karena Kementerian Pertahanan bukan leading sektor dari pengelolaan informasi terkait dengan keamanan negara. Kementerian Pertahanan bukanlah lembaga yang menurut undang-undang sebagai lembaga koordinasi intelijen negara.

Mengacu undang undang intelijen negara, koordinator intelijen yang mengumpulkan informasi intelijen dan keamanan negara adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam pasal 38 ayat 1, UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, BIN (Badan Intelijen Negara) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara. Untuk itu, bila peranan intelijen ini di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan, tata kelola koordinasi intelijen, terutama terkait relasi antarlembaga Negara dan Kementerian akan menjadi kacau pula.

Selanjutnya, menurut Perpres No. 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, khususnya Pasal 3:

“BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara; memadukan produk Intelijen; melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan. Pasal 2 (2) Perpres 90/2012, fungsi koordinasi BIN, menegaskan pula tentang fungsi koordinatif di bidang ini.

Untuk itu, sudah jelas secara hukum lembaga yang mengkordinasiakn intelijen beserta informasi keamanan negara adalah BIn bukan Kemhan. Presiden tidak boleh melanggar undang-undang tersebut karena itu bentuk pengingkaran atas negara hukum yg ditegaskan Konstitusi.

Jakarta, 20 Januari 2023
– Al Araf, Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative, 081381694847
– Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif CENTRA Initiative, 081282958035

Komentar