oleh

JAKI Dorong Polisi Periksa Bank Besar di Rantai Kejahatan Pinjol Ilegal

JAKARTA, Berkeadilan.com – Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti menilai, Polri perlu melakukan penelusuran terhadap bank-bank besar untuk menyikapi mata rantai kejahatan bisnis keuangan pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Ada potensi Bank-Bank besar, baik dari swasta maupun BUMN masuk dalam rantai transaksi kejahatan keuangan pinjol ilegal,” kata Yudi dalam keterangannya, Rabu (24/11).

Hal ini dikatakan Yudi, karena jaringan pinjol ilegal berkaitan dengan transaksi yang menggunakan pihak perbankan sebagai terminal keluar masuknya uang untuk praktek ilegal, atau justru uang yang berpotensi didapatkan dari hasil ilegal lainnya termasuk tindak pidana korupsi, kejahatan narkotika dan sebagainya.

Kemudian, Yudi pun menyebut, bahwa praktik pinjol ilegal sendiri terindikasi melanggar Undang-Undang Perbankan, penyalahgunaan atau peraturan tentang izin transaksi keuangan yang telah diatur Negara, diantaranya ; UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

“UU Perbankan mengatur bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” ujarnya.

Dan apabila perhimpunan dana tersebut dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

“Sementara berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP), penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau non perbankan, diwajibkan untuk mendapatkan izin dari BI (Bank Indonesia -red),” jelasnya.

Yudi menegaskan, bahwa jika merunut regulasi yang ada, maka semua pihak bank atau lembaga pembayaran non perbankan yang menjadi terminal keluar masuknya uang, harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia setelah diadakannya penelitian mendalam. Bahkan ia menyebut ada sanksi juga yang bisa dijeratkan jika kondisi itu tidak terpenuhi.

“Sanksi-sanksi atas perbankan ini jika terbukti melakukan transaksi keuangan ilegal atau melakukan praktik meskipun berbadan legal, dapat dikenakan sanksi,” tandasnya.

BI dapat mengenakan sanksi administratif: (1) teguran; (2) denda; (3) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pelaksanaan kerja sama; dan/atau (4) pencabutan izin.

“Sedangkan dalam pengkategorian pencucian uang, beberapa hal ini dapat kita lihat dari kesepakatan Indonesia dengan Financial Action Task Force (FATF),” sambungnya.

Merujuk pada FATF, dalam konteks Indonesia terdapat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang menjelaskan, bahwa transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dapat dilihat beberapa aspek, antara lain meliputi :

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola; 2. Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau 4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

1.Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas; 2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 3. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Oleh karena itu, dari alur transaksi pinjol ilegal yang terjadi di Indonesia, maka banyak lembaga keuangan non bank sekaligus bank konvensional bisa diperiksa dalam kasus ini.

“Terdapat bank dan lembaga non perbankan yang wajib dimintai keterangan oleh Kepolisian dan Bank Indonesia, karena lembaga-lembaga keuangan tersebut masuk dalam rantai transaksi kejahatan pinjol ilegal,” tegasnya.

Terakhir, Yudi meyakini betul bahwa pihak perbankan tersebut sudah pasti dapat mengetahui secara detail aliran keuangan yang ditransaksikan di dalam sistem keuangannya tersebut.

Komentar

News Feed