oleh

Prof. Muradi: Investasi Pertahanan Butuh Inovasi BUMN Strategis Indonesia

Berkeadilan.com – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Prof. Muradi menyatakan negara harus investasi secara besar-besaran jika ingin menciptakan investasi pertahanan.

Hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait harus bergesernya kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan jangka panjang, pada Upacara HUT ke-76 TNI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).

“Yang harus kita pahami, bahwa investasi pertahanan itu tidak semata-mata cuma kita punya teknologi, tapi juga punya semacam inovasi yang harus berbeda,” ungkap Prof. Muradi, saat menjadi narasumber talkshow Bincang Hari Ini SultanTV, pada Kamis (7/10/2021).

Dirinya menambahkan, mekanisme untuk mendukung investasi petahanan itu mahal, salah satu contohnya yaitu pembelian lisensi produksi untuk pengembangan. Sehingga negara dituntut keseriusannya untuk menopang hal itu.

Membandingkan dengan Turki, Prof. Muradi mengatakan, langkah yang dilakukan BUMN pertahanan Turki relatif baik dengan mengundang asing untuk berbagi saham dan lain sebagainya. Sehingga teknologi mereka jauh lebih berkembang untuk di Asia Tengah.

“Banyak (produk) buatan Turki yang bekerja sama dengan British, Rusia, dan sebagainya, dikembangkan teknologinya menjadi inovasi baru, yang punya khas Turki,” katanya.

Prof. Muradi menekankan bahwa membangun investasi pertahanan selain ditopang dengan anggaran, tapi juga harus ada inovasi dari perusahaan-perusahaan BUMN strategis Indonesia.

Sejauh ini, diakuinya, kebutuhan sistem pertahanan nasional sudah ada yang bisa dipenuhi oleh BUMN strategis Indonesia, namun masih ada pula yang belum bisa dipenuhi. Hal itu kembali dikarenakan lisensi yang belum dimiliki Indonesia.

“Nah, kalau (lisensi) ini kita punya, maka dalam hitungan 20 tahun, saya kira, apa yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi oleh BUMN Strategis Indonesia,” pungkasnya.

Komentar

News Feed