TANGERANG, Berkeadilan.com – Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah berkesempatan menjadi salah satu pembicara dalam webinar dengan tema “Bantuan Sosial dan Peran Pencegahan Korupsi di Masa Pandemi” yang diinisiasi oleh Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Selain Wali Kota, dalam webinar dengan moderator Aiman Witjaksono tersebut turut pula diikuti oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Dalam kesempatan tersebut Arief menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya Kota Tangerang terkait data pengajuan dan penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Harapannya ada solusi ke depan agar kendala terkait data bisa terintegrasi, terlebih terkait validasi data,”
“Di Kota Tangerang sejauh ini menggunakan aplikasi Si Data untuk mendata masyarakat sebagai penerima bansos,” terang Wali Kota dalam acara yang berlansung secara daring, Kamis (19/8).
Wali Kota juga menyampaikan gagasan kepada pemerintah pusat melalu Mensos agar penyaluran bantuan sosial dapat memanfaatkan aplikasi dompet digital untuk mempermudah masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
“Sekaligus untuk meminimalisir peluang maupun kesempatan bagi oknum yang hendak melakukan pungutan kepada penerima bantuan,” paparnya.
Bak gayung bersambut, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kesempatan yang sama menyampaikan pihaknya tengah melakukan ujicoba digitalisasi pencairan BPNT ataupun program sembako untuk pembelanjaan di E-Warong dengan menggunakan aplikasi berbasis Qris.
“Nantinya akan kelihatan siapa membeli apa saja dengan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah,” tukas mantan Wali Kota Surabaya.
Komentar