oleh

BEM Nusantara Telusuri Aliran Dana Asing ke ICW

Berkeadilan.com – Pengurus Pusat Aliansi Badan Eksekutif Nusantara (BEM Nusantara) mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dalam kedatangannya itu, mereka meminta data tentang dugaan aliran dana hibah dari luar negeri ke LSM Indonesian Corruption Watch (ICW).

“Bagi kami dana hibah asing yang mengalir ke ICW di duga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini di perkuat dengan temuan audit investigasi yang telah kami susun secara eksplisit terhadap informasi serta publikasi yang ada di website ICW itu sendiri,” kata koordinator isu sosial politik BEM Nusantara, Aldy Ibura kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

Ia juga mengatakan, bahwa ada proyek penelitian yang dilakukan oleh ICW untuk memenuhi kebutuhan donaturnya. Ia khawatir bahwa ICW kehilangan independensinya sebagai lembaga publik yang dikenal publik memiliki integritas dalam mengangkat isu-isu korupsi di Indonesia.

“Temuan-temuan kami dalam investigasi yang telah kami lakukan sejak 24 Juni 2021 dengan menelusuri sejumlah informasi dari berbagai sumber, dapat kami simpulkan bahwa diduga kuat ICW sebagai LSM anti korupsi mengeluarkan hasil penelitiannya sesuai dengan kepentingan donornya,” ujarnya.

Jika temuan dan dugaan pihaknya ini benar adanya, maka tentu ia sungguh menyayangkan sekali sepak terjang dan integritas ICW.

“Tentunya ini sangat menciderai nilai luhur ICW yang telah dibangun sejak awal,” pungkas Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ini.

Dalam kesempatan yang sama, koordinator isu internasional BEM Nusantara, Adi Maliano menyampaikan, bahwa persoalan ini perlu diluruskan dan dibuka lebar. Karena menurutnya, kasus ini cukup serius untuk membuka apa sebenarnya tujuan dari ICW.

“Jelas persoalan ini harus ditelusuri, ICW harus terbuka dan menjawab dugaan hasil audit investigasi yang kami lakukan,” kata Adi.

Permohonan data aliran dana yang dilakukan oleh BEM Nusantara menurut Adi bukan langkah untuk memusuhi pemberantasan korupsi di Indonesia. Justru cara ini dilakukan agar tujuan ICW jelas, apakah murni kepentingan rakyat atau justru hanya sekedar meladeni kepentingan donatur saja.

“Kita perlu pertegas bahwa hari ini kita semua mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi nafas kepentingan nasional yang harus kita gaungkan, bukan kepentingan donor asing,” tegasnya.

Pria yang merupakan Presiden BEM Universitas Sulawesi Tenggara ini menegaskan, bahwa dugaan-dugaan berdasarkan hasil kajian dan investigasi ini akan terus dilanjutkan, setidaknya sampai kasus ini terang benderang.

“Langkah kami datang ke BPK adalah langkah awal. Kami akan terus menelusuri polemik ini hingga tuntas, melalui jalur-jalur lainnya, bahkan sampai kepada jalur hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama menyebut bahwa pihaknya telah melakukan kajian hukum atas transparansi pengelolaan dana hibah luar negeri yang diterima oleh ICW. Dalam kajian tersebut, ICW mendapat berbagai dana hibah dari lembaga luar dan dalam negeri. Selain itu, ICW disebut melakukan investasi di dua tempat.

“Berdasarkan laporan keuangan ICW, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ICW selalu mendapat dana hibah baik dana hibah yang berasal dari dalam negeri maupun dana hibah yang berasal dari organisasi luar negeri atau lembaga internasional. Selain itu, berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, ICW juga melakukan investasi pada PT Visi Integitas Nusantara dengan nilai harga saham Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan melakukan investasi pada Obligasi SUN sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),” kata Eko.

Ia pun menyebut, bahwa ICW melakukan beberapa pelanggaran soal dana hibah asing. Salah satunya soal mendapatkan dana Rp 8 miliar rupiah dari dana hibah USAID melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada laporan keuangan ICW tahun 2011 s/d 2014, menujukan bahwa dana hibah USAID ke KPK melalui MSI yang telah diterima ICW dan telah digunakan sebesar total Rp. 8.318.007.071 (delapan milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah). Namun setelah kami melakukan penelusuran, penggunaan dana tersebut tidak dipublikasikan secara transparan penggunaannya diperuntukkan untuk program apa saja,” ujarnya.

“Padahal, dalam Pasal 40 Permendagri Nomor 38 Tahun 2008, telah diatur secara eksplisit bahwa setiap dana berupa bantuan yang diberikan kepada setiap organisasi wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui media public dan dilakukan paling lama 14 (empat belas hari) kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan,” tambah Eko.

Komentar

News Feed