oleh

Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Nilai Tidak Boleh LSM Asing Campuri Urusan Dalam Negeri Indonesia

Nasional – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang antikorupsi yang bermarkas di Berlin, Jerman menulis sebuah surat pada Kamis (1/7/2021) lalu, yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat Transparency International (TI) yang ditulis oleh Chief Executive Officer TI, Daniel Eriksson, meminta Presiden Jokowi menegur Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membatalkan pemberhentian 75 eks pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Saya Hari Purwanto dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menilai, pertama, langkah 75 eks pegawai KPK yang gagal TWK sebagai langkah yang memalukan minta bantuan asing sampai sekelas LSM asing berani menulis surat kepada Presiden Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Kedua, kata Hari, LSM Jerman harus menghormati dan jangan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Bahkan, Hari menduga LSM Jerman melalui Transparency International (TI) tidak memahami kaidah-kaidah hukum internasional.

“Kok bisa-bisanya LSM Jerman membanding-bandingkan payung hukum UU No. 30 Tahun 2002 dengan UU No. 19 Tahun 2019, artinya LSM Jerman yang bekerjasama dengan LSM yang berada di Indonesia saling diuntungkan (simbiosis mutualisme) dengan keberadaan UU No. 30 Tahun 2002 dibandingkan dengan UU No. 19 Tahun 2019,” kata Hari.

Ketiga, dia menilai perbuatan 75 eks pegawai KPK telah memalukan bangsa dan pemerintah Indonesia sampai meminta bantuan LSM asing. “Ini bisa dikategorikan sebagai komprador (penjual bangsa dan rakyat). Saya meminjam kalimat yang ditujukan bagi 75 eks pegawai KPK yakni, “Jangan Ada Dusta Di Hadapan Pancasila dan Merah Putih”,” ucap Hari.

Menurutnya, setiap negara memiliki kekuasaan yang merdeka dan memiliki ketentuan hukum yang berlaku di dalam yurisdiksi Negara. “Negara indonesia adalah negara Hukum dan tunduk pada segala Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Hari.

Selain itu, Hari menyatakan pemerintah Indonesia memiliki 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Karena itu negara-negara luar dan lembaga asing harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Rakyat Indonesia tunduk pada hukum dan perundang-undangan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah,” pungkasnya. *Ndi

Komentar

News Feed