oleh

Aktivis Kutim Desak Pemkab Jamin Keterbukaan Informasi Publik

Berkeadilan.com – Aktivis dari Front Rakyat Kutai Timur (Kutim), Erwin Febrian Syuhada mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan keterbukaan informasi publik terlaksana dengan baik.

Keterbukaan informasi publik ini menurut Erwin adalah kunci sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan.

“Salah satu faktor utama dalam peningkatan pelayanan publik adalah keterbukaan Informasi, hingga saat ini kita belum melihat keseriusan itu pada pemerintah daerah,” kata Erwin kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Dikatakan Erwin, bahwa keterbukaan informasi publik adalah amanat Undang-Undang yang harus dijalankan, khususnya oleh penyelenggara pemerintahan.

Regulasi tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sudah sangat tegas amanatnya, pada konsideran ; menimbang, poin b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” paparnya.

Sayangnya, ia menyebut bahwa Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur tidak menjalankan amanat UU tersebut. Masyarakat luas sulit sekali mengakses persoalan anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah Kabupaten

Menurut Erwin, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui pasti persoalan anggaran.

“Tidak pernah bisa dipahami oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang masih sangat tertutup akan informasi publik yang seharusnya mereka bisa sampaikan lewat media apapun itu dengan prinsip mudah, pra─Ětis dan cepat,” tuturnya.

“Terlebih lagi, hanya kepala daerah sebagai eksekutif dan organisasi perangkat daerah (OPD) beserta legislatif yang mengetahui penganggaran publik tersebut dari tahun ke tahun. Baik itu meliputi besaran biaya pengalokasian hingga distribusi anggaran yang dibelanjakan untuk program dan kegiatan,” sambungnya.

Atas dasar itu, pihaknya pun telah mengadukan Pemkab Kutai Timur ke Komisi Informasi Publik (KIP) awal bulan ini.

“Kami kelompok masyarakat dari Kabupaten Kutai Timur, yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Maka pada hari Jumat, 4 Juni 2021 lalu, pukul 09.00 WITA telah melakukan registrasi Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur,” tandasnya.

Ia harap desakan ini mendapatkan respon yang terbaik dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Yakni akses keterbukaan informasi publik yang dimiliki oleh pemkab bisa terealisasikan.

“Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur harus melakukan evaluasi ekstensif dalam memastikan masyarakat Kutai Timur dapat memperoleh haknya untuk mengetahui informasi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran yang dikelola selama ini,” tuntutnya.

Kemudian, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) itu pun meminta agar partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan tidak diabaikan.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur harus membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat Kutai Timur untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan kebijakan publik yang dibuat,” ucap Erwin.

Komentar

News Feed