oleh

GEBRAK Tolak Pembungkaman Gerakan Rakyat

Berkeadilan.com – Ketua Umum Federasi Kongres Aksi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyatakan, bahwa pihaknya sangat menentang berbagai upaya pembungkaman gerakan rakyat yang terjadi di era pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin.

Menurutnya, pembungkaman dan pembatasan aksi unjuk rasa oleh rakyat adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak demokrasi rakyat.

“Sikap anti demokrasi itu dijustifikasi dengan berbagai dalih mulai dari penanganan pandemi hingga dibenturkan dengan Pancasila,” kata Nining dalam keterangan persnya yang diterima Berkeadilan, Jumat (4/6/2021).

KASBI yang menjadi bagian dari elemen Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) memberikan beberapa catatan kelam pembungkaman gerakan rakyat oleh aparat keamanan Republik Indonesia.

Beberapa kasus menonjol yang menjadi sorotan Gebrak antara lain kriminalisasi dengan dalih pelanggaran protokol kesehatan terhadap sembilan aktivis buruh, pelajar, dan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut peringanan biaya kuliah di masa pandemi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Minggu (2/5) lalu.

Kemudian, ada aksi unjuk rasa aktivis Papua di berbagai daerah yang menolak perpanjangan otonomi khusus (Otsus) Papua juga dibubarkan paksa dengan dalih melanggar protokol kesehatan. Beberapa kali kelompok preman juga diketahui ikut membubarkan aksi dan menyerang para aktivis Papua.

“Daftar ini akan terus bertambah panjang karena praktik pembungkaman juga terjadi di banyak daerah yang seringkali tak mendapat perhatian nasional. Misalnya, sembilan mahasiswa di Banten dan empat mahasiswa di Semarang yang dikriminalisasi pasca terlibat dalam aksi penolakan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja pada Oktober 2020,” terang Nining.

Selain itu, Nining juga menyoroti tentang sikap pemerintah terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Nining, tidak diloloskannya Novel Baswedan cs tersebut merupakan bagian dari pembungkaman terhadap kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Pembungkaman dalam bentuk lain juga dialami 75 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan yang sangat kontroversial. Mereka yang sedang aktif mengusut kasus korupsi besar yang melibatkan petinggi negara justru dicap anti Pancasila lewat upaya yang sistematis,” ujarnya.

Ia pun menyimpulkan, bahwa larangan gerakan aksi rakyat dan tidak diloloskannya 75 pegawai KPK selalu diarahkan kepada mereka yang bersikap kritis kepada negara.

“GEBRAK menilai praktik pembungkaman ini memiliki benang merah yang tegas yaitu diarahkan pada individu atau kelompok rakyat yang kritis terhadap situasi negara dan berjuang melawan oligarki,” tandasnya.

Oleh karena itu, Nining menegaskan, bahwa GEBRAK mendesak kepada pemerintah serta aparat penegak hukum agar menghentikan segala bentuk pembungkaman rakyat yang kritis serta membebaskan aktivis yang dikriminalisasi di berbagai daerah termasuk sembilan aktivis buruh, pelajar, dan mahasiswa peserta aksi di depan Gedung Kemendikbudristek.

GEBRAK juga menyerukan dan mengajak seluruh jaringan perlawanan rakyat di Indonesia untuk melancarkan aksi-aksi protes di seluruh daerah guna menyelamatkan masa depan demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan yang terus harus diperjuangkan.

“Selain itu, seluruh organisasi rakyat diimbau agar menggencarkan kampanye anti pembungkaman secara serentak di tingkat daerah, nasional, dan internasional tentang kondisi pembungkaman suara kritis di Indonesia,” ucapnya.

Bagi Nining, perjuangan untuk mencari kesejahteraan dan perlindungan hukum adalah sesuatu yang mutlak dan tidak boleh berhenti, apapun risikonya.

“Perjuangan gerakan rakyat tak boleh terhenti meski dihadang berbagai intimidasi, kriminalisasi, dan arogansi kekuasaan,” pungkasnya.

Komentar

News Feed