oleh

Novel Cs Tak Lolos TWK KPK, Kapitra Ampera : Malu Dong!

Berkeadilan.com – Praktisi hukum, Kapitra Ampera menegaskan bahwa siapapun orang yang akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maka harus melalui serangkaian proses seleksi, salah satunya adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Tidak ada otomatisasi menjadi ASN KPK, semuanya harus melalui tes. Jika tidak lulus tes, ya tidak lulus, tidak usah salahkan soal dan lain-lainnya,” kata Kapitra kepada wartawan, Senin (17/5/2021).

Ia menyarankan kepada para pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai syarat seleksi alih status sebagai ASN, agar melakukan instrospeksi diri.

“Salahkan diri sendiri yang selama ini marasa sudah sangat pintar ternyata soal yang remeh-temeh saja tidak bisa lulus,” ujarnya.

Apalagi, pasca diumumkannya 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus TWK sudah diminta untuk menyerahkan seluruh tanggungjawab kerjanya kepada para atasan mereka masing-masing, dan Kapitra pun menyarankan agar mereka mengundurkan diri saja.

“Untuk itu, tidak ada pilihan lain yang tidak lulus tes harus mundur atau tersingkir secara adminitrasi maupun moral,” tandasnya. “Malu dong, tidak lulus merengek-rengek minta diluluskan. Hanya pecundang yang takut dengan kekalahan, bukan pertarung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapitra pun mengamini bahwa Presiden Joko Widodo tidak secara langsung menyebut bahwa para pegawai KPK yang tidak lulus TWK bukan berarti langsung dipecat. Hanya saja, secara moralitas, sebenarnya 75 pegawai KPK itu sudah tersingkir dari gedung Merah Putih di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan itu.

“Presiden tidak ada bilang tidak sepakat dengan TWK, tetapi presiden hanya bilang jika tidak serta merta di berhentikan. Tetapi secara moral mereka sudah tersinggir dan tidak harus termewek-mewek untuk tetap bertahan di KPK,” ucapnya.

Terakhir, Kapitra pun menyarankan agar Novel Baswedan dan pegawai KPK lainnya yang tidak lolos TWK seleksi ASN untuk membuat lembaga lain yang lebih bermanfaat untuk mengontrol kebijakan pemerintah.

“Kalau merasa hebat, coba buat lembaga yang mampu mengontrol kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Komentar

News Feed