oleh

Muannas Sebut Polisi Virtual Hadir Jaga Netizen Bijak Bersosial Media

Jakarta, Berkeadilan.com – Ketua Umum Cyber Indonesia, Habib Muannas Alaidid menilai bahwa keberadaan polisi virtual (virtual police /VP) adalah sebuah inovasi yang digarap oleh institusi kepolisian untuk menertibkan netizen alias para pengguna internet, khususnya di wilayah hukum Indonesia.

“Pembentukan VP ini harus diakui sebagai niat baik menempatkan polri tidak hanya menegakkan hukum semata, tetapi memberikan pengayoman dan edukasi kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial,” kata Muannas dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/5/2021).

Alasan mengapa polisi tidak hanya soal penindakan saja, karena selama ini banyak para pengguna sosial media khususnya di Indonesia sangat kurang bijak dalam menggunakan infrastruktur teknologi informasi itu.

Banyak informasi yang berseliweran bebas ditangkap mentah-mentah, bahkan tak jarang dijadikan dalil untuk membenarkan sesuatu sesuai selera pemikiran mereka masing-masing. Kondisi ini tak dipungkiri menjadi biang mengapa disinformasi atau berita hoaks banyak dikonsumsi masyarakat. Ditambah dengan minat baca dan daya literasi mereka yang kurang bagus.

“VP ini tentu diharapkan sebagai solusi yang lebih humanis, karena kali ini menggunakan pendekatan edukasi tentang potensi terjadinya pelanggaran ITE,” ujarnya.

Cara kerja VP

Praktisi hukum ini menjelaskan bahwa program polisi siber yang digarap oleh Polri tersebut memiliki alur kerja yang sangat baik. Sehingga masyarakat benar-benar bisa tercerahkan dan tidak mudah terjerat dengan UU ITE.

1. Peringatan
Polisi siber akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada netizen yang diduga melakukan pelanggaran UU ITE melalui DM (Direct Message). Dengan cara ini, diharapkan pengguna media sosial tersebut bisa tahu apa kekurangan atau kesalahannya.

2. Pra penindakan
Setelah diberikan peringatan melalui ruang privat di akun sosial media tersebut tidak mendapatkan respon yang baik, setidaknya mengoreksi konten yang mereka unggah, maka Polisi siber akan melakukan upaya lanjutan yakni penindakan.

Dalam pra penindakan ini, Polri akan melakukan konsultasi kepada beberapa ahli untuk memastikan apakah konten yang dimaksud memiliki unsur pelanggaran UU ITE atau tidak.

“Bila tidak mengindahkan, maka cyber police dapat mengambil tindakan setelah unggahan konten yang diserahkan oleh petugas virtual police, meski begitu tetap akan dimintakan pendapat terlebih dulu ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa dan ahli ITE,” terang Muannas.

3. Penindakan hukum
Jika dua tahapan di atas sudah dilakukan dan diindikasi memiliki unsur pelanggaran pidana, maka Polisi bisa mengambil jalur hukum dengan mekanisme hukum positif yang berlaku.

Bagi Muannas, keberadaan VP ini jelas sangat luar biasa, di mana Polri bisa melakukan edukasi sambil tetap mengedapankan prinsip pembuktian menurut hukum.

“VP ini bisa dijadikan peringatan dini bagi pengguna apakah konten yang diunggah itu melanggar atau tidak menurut UU ITE. Ini bagian dari proses edukasi juga kepada mereka yang berpotensi menjadi terlapor tindak pidana agar tetap bijak dan beretika di media sosial,” paparnya.

Selanjutnya, Muannas juga menilai bahwa keberadaan VP ini tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk menyampaikan isi pemikiran dan ucapan baik secara lisan maupun tulisan. Karena pola kerja VP tersebut sangat terstruktur dengan tahapan-tahapan yang jelas.

“Kalau soal merampas kebebasan berpendapat itu dianggap terlalu berlebihan, ingat, VP sebelum melakukan peringatan diminta dulu konten yang disoal kepada para ahli masing-masing. Apakah ada unsur fitnah, penghinaan, asusila, kebencian SARA, dan itu semua tindak pidana, jangan dimanipulasi sebagai kritik dan kebebasan berpendapat,” imbuhnya.

VP jadi solusi polemik UU ITE

Lebih lanjut, Muannas Alaidid juga menilai, bahwa pembentukan VP juga sekaligus menjawab selama ini, bahwa ada kegelisahan sebagian orang atas penerapan UU ITE yang dinilai banyak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang, pasal-pasal yang dinilai multi-tafsir, tuduhan muatan pasal karet dan sebagainya, sehingga berakibat menimbulkan kegaduhan karena belakangan malah jadi tren saling lapor-melaporkan, sehingga dirasa banyak kalangan sudah tidak sehat, maka perlu didudukan kembali.

Pernyataan ini juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan terbitnya Surat Edaran (SE) bernomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Muannas menegaskan bahwa prinsip kebebasan di media sosial juga sama dengan prinsip kebebasan di kehidupan nyata, di mana masyarakat bisa menyampaikan isi pikiran dan ucapan baik secara lisan maupun tertulis tanpa mengabaikan kebebasan dan hak orang lain.

“UUD kita juga tidak menganut kebebasan membabi buta seperti itu tapi kebebasan yang dibatasi, apalagi media sosial itu ruang publik bukan ruang privat, semua ada aturan dan etika, tidak hanya di dunia nyata termasuk di dunia maya,” tutur Muannas.

Saring sebelum sharing

Selanjutnya, Muannas kembali mengingatkan kepada siapapun pengguna akun sosial media untuk bisa bijak dalam bersikap di ruang publik yang namanya internet dan media sosial.

“Saat kita bertingkah seolah (media sosial) itu ruang privat, itulah awal malapetaka yang membawa kita ke berbagai persoalan sosial, bisa dihujat banyak orang, bahkan dibully, bahkan hingga ke persoalan hukum pidana yakni diancam dengan UU-ITE pasal 27 tentang pencemaran nama baik,” terang Muannas.

Karena media sosial itu ruang publik, ia meminta agar masyarakat bisa bertingkahlaku sebagaimana kita berada di ruang publik. Contohnya saja, pada saat akan mengunggah konten tertentu maupun nge-tweet, maka ingatlah bahwa di hadapan kalian ada orang lain yang akan menyaksikan bahkan bisa mengikutinya.

“Boleh saja nge-tweet atau posting secara spontan untuk hal-hal yang biasa-biasa saja. Namun, karena ada beberapa hal yang perlu dipikir dulu sebelum ditumpahkan ke publik, terutama jika hal tersebut berpotensi menyinggung orang lain atau institusi,” tandasnya. “Karena media sosial itu ruang publik, maka etika dan hukum di media sosial sama saja dengan etika sosial dan hukum yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari,” sambungnya.

Perlu dukungan masyarakat

VP ini tidak akan bisa bekerja maksimal jika tidak mendapatkan dukungan moril dari masyarakat Indonesia, sehingga pelanggaran hukum di media sosial dan internet tidak semakin merajalela, kemudian hoaks dan konten disinformasi tak lagi masif muncul.

“Yang lebih penting kita berharap, semoga VP tetap bisa menjaga netralitas dan obyektifitas aparat dalam menjalankan tugas serta kontrolnya. Tentu kita berharap VP juga dapat menjangkau seluruh pengguna medsos di Indonesia yang totalnya hampir hari ini mencapai 197 jutan pengguna,” pungkasnya.

Komentar

News Feed