oleh

Kasus Lahan Samsat Malingping, Pejabat Pemprov Banten Diperiksa Kejati Banten

SERANG, Berkeadilan.com – Sebanyak tujuh pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sore tadi, Senin (26/4/2021). Salah satu di antaranya Kepala Bapenda Banten Opan Sohari.

Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus pengadaan lahan gedung yang baru UPTD Samsat Malingping, Kebupaten Lebak.

Tujuh pejabat itu merupakan panitia pengadaan tanah dan pengguna anggaran dan diperiksa Kejati sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Kasie Penegakan Hukum Kejati Banten, Ivan Herbon Siahaan, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap tujuh pejabat Pemprov Banten itu.

“Iya mas tadi sore,” kata Ivan, kepada Sultan TV ketika dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Senin (26/4/2021) sekitar pukul 18.40 WIB.

Tidak hanya tujuh pejabat Pemprov Banten yang diperiksa. Mantan Camat Malingping dan petugas BPN Lebak juga turut dipanggil untuk diperiksa pada hari ini terkait kasus yang sama.

“Juga diperiksa mantan Camat Malingping dan petugas BPN Lebak,” ungkapnya.

Namun, dikatakan Ivan, hasil pemeriksaan tujuh pejabat Pemprov Banten dan dua orang dari Lebak itu tidak bisa disampaikan ke publik. Hal itu berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum di Kejati Banten.

“Nanti tunggu saja perkembangan hasil penyidikan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Banten telah menetapkan inisial SMD sebagai tersangka dalam kasus mark up pengadaan lahan pembangunan gedung baru UPTD Samsat Malingping.

Ia merupakan Sekretaris Panitia Pengadaan Lahan UPTD Samsat Malingping, sekaligus merupakan Kepala UPTD Samsat Malingping. [Red/Roy/Sultantv]

Komentar

News Feed