oleh

Kapitra Ampera Minta Presiden Evaluasi Perpres 10 Tahun 2021

Berkeadilan.com – Tokoh Islam, Kapitra Ampera memberikan kritikan kepada pemerintah pusat yang mengambil kebijakan dalam pengaturan investasi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurut Kapitra, sekalipun bisnis miras memiliki dampak yang positif dalam memberikan value penerimaan negara dalam bentuk investasi, namun daya rusak dari minuman keras tersebut perlu menjadi pertimbangan serius oleh Presiden Joko Widodo.

“Meski dari sisi ekonomi, Investasi merupakan peluang pemerintah untuk menstabilkan perekonomian bangsa yang goyah akibat pandemi saat ini, namun Investasi Industri Minuman keras kiranya bukanlah pilihan yang tepat,” kata Kapitra dalam siaran persnya, Selasa (2/3/2021).

Dijelaskan Kapitra, bahwa legalisasi Industri miras semestinya bukanlah jalan keluar dari upaya pemerintah melakukan kontrol terhadap peredaran minuman keras di penjuru Indonesia. Jika dinilai dari sisi kemanfaatannya, miras dianggap lebih menimbulkan banyak mudharat.

“Minuman beralkohol terbukti menyebabkan orang yang mengkonsumsinya kehilangan akal dan kesadaran sehingga akan meningkatkan tingkat kriminalitas. Bisa dilihat pula dari pelaku kejahatan/kriminal yang sebagian besarnya menkonsumsi minuman keras beralkohol,” jelasnya.

Karena dampak dan daya rusak yang cukup besar dari konsumsi minuman beralkohol, Kapitra menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan sisi keamanan rakyat. Ditelisik dari sisi hukum, kesehatan, sosial, dan mental, minuman keras berefek buruk bagi masyarakat. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan seluruh masyarakat di dunia juga mengalami hal yang sama jika mengonsumsi minuman keras itu.

“Apalagi disisi agama, Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sangat melarang konsumsi minuman keras yang akan membuat manusia kehilangan akal dan kesadaran.

Atas dasar itu semua, Kapitra pun berharap agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan ulang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut.

“Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah semestinyalah Pemerintah meninjau ulang dan merevisi Peraturan Presiden tersebut,” pungkasnya.

Komentar

News Feed