oleh

Tanggapi Penolakan Otsus, Mahasiswa Papua : Itu Bukan Kami Kok

Bali – Rabu (10/2) “Tolak Otsus ? Itu bukan Kami Kok” tutur salah satu mahasiswa Papua yang tengah menjalankan studinya di salah satu kampus swasta di pulau Dewata Bali. Dirinya keberatan di saat masyarakat dan media mengira bahwa mahasiswa Papua di Bali menolak Otsus.

Masyarakat di Bali khususnya pengguna jalan di sekitar bundaran Renon, Denpasar tentunya tidak asing dengan aksi unjuk rasa dari mahasiswa Papua. Namun saat dihadapkan secara langsung, ternyata tidak semua mahasiswa Papua di Bali menolak Otsus jilid II.

AMP sebagai inisiator aksi tolak otsus tidak mendapatkan dukungan penuh dari mahasiswa Papua yang kuliah di Bali. Malahan sebagaian dari mereka justru malah mendukung pemerintah untuk laksanakan Otsus. Otsus sangat penting bagi masyarakat Papua.

Dana otsus adalah dana bantuan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tertentu. Dana otsus diberikan pemerintah pusat sebagai konsekuensi status otonomi khusus.

Pasca-reformasi, saat ini ada 3 daerah provinsi dengan status otonomi khusus yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Dana bantuan hibah yang diberikan pemerintah pusat juga berupa dana keistimewaan untuk DI Yogyakarta.

Dalam nota keuangan beserta APBN 2020 disebutkan, dana otsus Papua terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Pada 2015, dana otsus untuk Papua senilai Rp 4,9 triliun dan Papua Barat Rp 2,1 triliun. Dana otsus terus ditingkatkan hingga tahun 2020 menjadi Rp 5,9 triliun untuk Papua dan Rp 2,5 triliun untuk Papua Barat.

Berikut alokasi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dari tahun ke tahun:
* 2002: Rp 1,382 triliun
* 2003: Rp 1,539 triliun
* 2004: Rp 1,642 triliun
* 2005: Rp 1,775 triliun
* 2006: Rp 3,449 triliun
* 2007: Rp 4,045 triliun
* 2008: Rp 3,920 triliun
* 2009: Rp 4,079 triliun
* 2010: Rp 3,494 triliun
* 2011: Rp 3,957 triliun
* 2012: Rp 4,404 triliun
* 2013: Rp 4,927 triliun
* 2014: Rp 6,777 triliun
* 2015: Rp 7,190 triliun
* 2016: Rp 5,595 triliun
* 2017: Rp 8,240 triliun
* 2018: Rp 7,980 triliun
* 2019: Rp 8,632 triliun
* 2020: Rp 8,370 triliun

Secara terpisah, untuk Aceh pada tahun 2020 mendapatkan dana otsus sebesar Rp 8,4 triliun. Sementara DI Yogyakarta dana keistimewaan DIY Rp 1,3 triliun.

Selain dana otsus, dana tambahan infrastruktur juga diberikan. Total dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan Rp 3 triliun pada 2015, meningkat menjadi Rp 4,7 triliun pada APBN 2020.

Percepatan peningkatan kesejahteraan warga Papua juga menjadi prioritas pemerintah di era reformasi. Salah satu caranya, pemberlakuan otsus sejak 2001.

Komentar

News Feed