oleh

Wacana Pemotongan Insentif Nakes, TB. Hasanuddin : Tidak Manusiawi

JAKARTA, Berkeadilan.com – Komisi I DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet untuk penanganan Covid-19 di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2021). Tim diterima langsung oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI sekaligus Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), Dudung Abdurachman dan Koordinator RSD Covid-19 Wisma Atlet Mayjen Tugas Ratmono.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi peran dan kontribusi tenaga kesehatan TNI yang sejak awal berperan dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, ia menyayangkan adanya wacana pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pandemi Covid-19.

“Kami mendapatkan informasi bahwa tunjangan nakes dipotong 50 persen. Sisi lain, volume pekerjaan (nakes) ini semakin meningkat jadi rasanya kurang manusiawi kalau tunjangan nakes malah dipotong,” ujar Hasanuddin.

Untuk itu, lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut, Komisi I akan membahas wacana pemotongan insentif tenaga kesehatan dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai leading sector Gugus Tugas Percepatan Covid-19. Komisi I juga meminta agar kesejahteraan seluruh prajurit yang terlibat dalam observasi penanganan Covid-19 agar lebih diperhatikan.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, kunjungan ini dalam rangka menyerap masukan dan aspirasi terkait sejauhmana kesiapan beserta fasilitas kesehatan RSD Wisma Atlet dan 109 RS darurat lainnya yang telah disiapkan TNI sebagai bagian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Bagaimana kesiapan RS Darurat Wisma Atlet maupun RS TNI apa kurang lebih kebutuhan yang dapat kami bantu dari sisi fungsi pengawasan dan anggaran. Masukan ini akan menjadi tambahan isu yang akan dibahas bersama Kementerian Pertahanan,” kata Meutya.

Meutya mengatakan TNI juga mengemban tugas pokok dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sebagai bagian dari tugas OMSP, maka peran TNI dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sangatlah krusial. Untuk itu, Komisi I DPR RI sepakat bahwa peran TNI terutama dalam percepatan penanggulangan Covid-19 ini perlu mendapatkan dukungan anggaran.

“Memang kondisi biaya ideal yang kita harapkan belum tentu semua akan tercapai, tetapi kami akan berusaha agar aspirasi bapak-bapak bisa diakomodir dan mendapatkan kejelasan,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Dudung Abdurachman menyampaikan hingga saat ini, terdapat 2865 tenaga kesehatan dimana 7 persen diantaranya berasal dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL. Sementara ada 133 tenaga non nakes dan sebanyak 461 pasukan pengamanan TNI – Polri yang aktif di RS Darurat Wisma Atlet.

 

Adapun, tingkat hunian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, yakni 58,49 persen. Penurunan itu lantaran banyak pasien Covid-19 bergejala ringan dan sedang yang dipulangkan. Kendati demikian, tenaga kesehatan tetap disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman juga menyampaikan beberapa hambatan di antaranya jumlah tenaga kesehatan dari militer yang masih kurang, belum adanya pengclaiman terhadap jasa pelayanan pasien covid di RSD Wisma Atlet, kejelasan tentang status RS Darurat dan adanya wacana dari Kementerian Keuangan terkait penurunan insentif nakes.

Komentar

News Feed