Berkeadilan.com – Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (Sekjen MPN PP), Arif Rahman menegaskan bahwa organisasinya sangat mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Sikap ormas Pemuda Pancasila terhadap pemerintah jelas, kita mendukung pemerintah yang sah,” kata Arif dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020).
Walaupun begitu, pihaknya juga tetap memberikan kritikan kepada pemerintahan yang sah sebagai bagian dari tanggungjawab moril.
“Tapi kita juga akan tetap melakukan kritikan terhadap pemerintah, itu tanda bahwa kita cinta terhadap pemerintah, terhadap bangsa dan negara ini,” ujarnya.
Arif menilai, Presiden Joko Widodo perlu untuk segera mereview dan merivisi kabinetnya. Kabinet Indonesia Maju dibentuk dengan asumsi normal dan parameter yang sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sehingga komposisi kabinet terkesan kompromistis dan tidak serius.
Ia juga menyebut bahwa publik awam pun bisa menilai, kalau Koalisi Indonesia Maju isinya merupakan cerminan balas budi Jokowi kepada relawan dan partai pendukung. Serta sedikit muka untuk rival saat capres.
‘Formasi kabinet seperti ini tentunya hanya bisa bekerja dalam situasi normal dengan asumsi APBN yang terukur. Ternyata, di tahun 2020 ini kita menghadapi wabah pandemi Covid19, yang bukan Cuma menghantam negara kita. Namun, hampir seluruh belahan bumi ini negara-negara lumpuh,” tandasnya.
Akibat pandemi Covid-19 ini, perekonomian dunia pun melandai bahkan menukik tajam. Sejumlah kerjasama ekonomi batal. Di dalam negeri pun kondisi sempat chaos, terutama karena tidak ada anggota kabinet yang siap dengan hantaman badai Covid-19 itu.
Di sisi lain, Arif juga mengatakan, bahwa tim ekonomi yang menurut proyeksi hanya tinggal melanjutkan program-program Kabinet Indonesia Bersatu, kini nyaris lumpuh. Bahkan ada menteri yang jadi bulan-bulanan relawan karena perbedaan cara pandang menghadapi krisis.
Sementara sektor Politik dan Keamanan menjadi semakin terpuruk karena situasi new normal. Aksi penolakan tehadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja seolah tidak terantisipasi. Masih ditambah lagi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan ring-1 kekuasaan. Hingga yang terakhir OTT terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap benur lobster. Legitimasi pemerintah juga menukik tajam saat tidak ada tindakan yang jelas terhadap Muhammad Riziq Shihab yang diduga melakukan pelanggran protokol covid19 dan juga dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya. Hal ini lantas memuncak saat di Sigi Sulawesi Tengah, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang masih dalam jaringan Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) melakukan pembantaian keji terjadap warga sipil.
Arif mengingatkan, saatnya Presiden mereview dan mencoret menteri-menteri amatir dari kabinetnya. Setahun Kabinet Indonesia Maju, Presiden lebih banyak bekerja untuk menterinya.
“Saatnya Jokowi menyusun ulang kabinet profesional dengan menjadikan dampak wabah Covid-19 sebagai salah satu pertimbangan. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan trengginas dan cakap menjawab semua tantangan,” tuturnya.
Kemudian, Arif juga berharap agar Presiden Jokowi mengingat betul bahwa ia dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga tanggung jawabnya hanya kepada rakyat, jangan merasa punya hutang budi pada relawan maupun partai pendukung. Karena dalam kampanye masing-masing, mereka menyatakan akan berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Jadi jangan segan apalagi takut untuk menggusur menteri yang tak bisa kerja, meskipun itu Ketua Umum Partai Politik. Pemuda Pancasila bersama rakyat akan mengawal kebijakan Jokowi,” tandas Aktifis 98 ini.
Komentar