oleh

KSPI Minta Hakim Bersikap Adil Dalam Sidang JR UU Cipta Kerja

Jakarta, berkeadilan.com — Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi berharap, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap adil dalam memutus judicial review Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semoga para hakim MK memutus dengan adil. Tidak diintervensi oleh kepentingan pemerintah dan pengusaha,” kata Ramidi kepada berkeadilan.com, di Jakarta, Selasa (24/11).

Harapan itu disampaikannya mengingat banyak pihak yang pesimis, gugatan publik melawan pemerintah dimenangkan MK.

Seperti diketahui, hari ini, Selasa (24/11), sekitar pukul 11.00 WIB, digelar sidang perdana judicial review terhadap UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat yakni KSPI serta KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea dan sejumlah tim kuasa hukum akan mengikuti proses persidangan secara virtual.

Dalam sidang hari ini, agendanya adalah verifikasi berkas gugatan dan pemeriksaan berkas para pemohon oleh para hakim MK.
Adapun perkara gugatan ini telah teregistrasi pada 12 November 2020 dengan Nomor Perkara: 101/PUU-XVIII/2020.

Ada 69 pasal yang diuji oleh pemohon, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang terdiri atas empat bagian utama UU ini. Empat bab tersebut, yaitu bab tentang ketenagakerjaan, terdiri atas pasal tentang ketenagakerjaan, pasal tentang jaminan sosial terkait BPJS, pasal tentang jaminan sosial dan pasal tentang pekerja imigran.

Selain KSPI dan KSPSI, gugatan juga dilancarkan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) hingga Federasi Serikat Pekerja farmasi dan Kesehatan Reformasi. Para pemohon mengajukan permohonan pengujian materill sebagian ketentuan dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 81 yang dipersoalkan pemohon yakni aturan tentang lembaga pelatihan kerja yang menghapus ketentuan Pasal 13 UU Ketenagakerjaan. Terkait pelaksana penempatan tenaga kerja antara lain mengubah ketentuan Pasal 37 UU Ketenagakerjaan, pada pokoknya telah menghilangkan persyaratan badan hukum bagi lembaga swasta yang menjadi pelaksana penempatan tenaga kerja.

Kemudian, mengenai tenaga kerja asing yang dianggap merugikan hak konstitusional para pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikutnya, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), salah satunya terkait penghapusan aturan perjanjian kerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali. Kemudian, pemohon juga mempermasalahkan tentang pekerjaan alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti untuk pekerja, upah dan upah minimum.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun.

Sementara itu, Pasal 82 dan Pasal 83 terkait jaminan sosial. Salah satunya terkait adanya norma baru jaminan kehilangan pekerjaan yang diklaim pemerintah sebagai suitener dari  UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan. Namun, ketentuan itu akan sulit diimplementasikan karena adanya kemungkinan penerapan outsourcing dan pekerja kontrak yang masif serta adanya upah per jam.

“Aturan-aturan ini mengakibatkan pekerja berpotensi tidak lagi mendapatkan jaminan sosial khususnya jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Undang-undang ini memberatkan para buruh. Saya minta hakim ada di pihak keadilan. Nasib para buruh berada di tangan para hakim,” pungkas Ramidi. (Ersu)

Komentar

News Feed