oleh

Rangkul Habib Rizieq, Tak Tepat Pakai Rekonsiliasi Tapi Politik Akomodatif

Berkeadilan.com – Pengamat politik Indonesia, Karyono Wibowo sangat sepakat ketika ada upaya antara pemerintah pusat dengan kelompok Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Shihab melakukan rekonsiliasi demi mempersatukan masyarakat yang sampai saat ini telah terpolarisasi.

“Saya sepakat, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan,” kata Karyono Wibowo dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Kamis (12/11/2020).

Walaupun begitu, upaya menyudahi polarisasi menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan kelompok yang dinahkodai oleh imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu, Karyono menilai kurang tepat.

“Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi,” ujarnya.

Sementara itu, Karyono berpendapat ketika ditarik dalam sisi urgensinya, rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq bisa sangat diperlukan karena saat ini disparitas polarisasi antar masyarakat yang terjadi sangat lebar.

“Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu,” ucapnya.

Hanya saja, untuk mewajudkan rekonsiliasi bisa dianggap cukup sulit terjadi. Karena diksi rekonsilisasi tidak bisa dianggap sebagai upaya menyatukan ruang gerak kedua belah pihak yang sempat berseberangan itu. Lebih dari itu, rekonsiliasi harus dilakukan untuk menghapus dendam apapun yang ada untuk benar-benar mengakhiri konflik yang telah terjadi.

“Tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik,” imbuhnya.

Bagi Karyono, konflik masa lalu justru sering kali dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu.

“Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elit. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan,” papar Karyono.

Bukan rekonsilisasi, tapi kompromi politik

Berdasarkan pandangannya, diksi rekonsiliasi tidak tepat jika digunakan untuk merangkul Habib Rizieq dan kelompoknya. Hal ii ia contohkan dalam konteks Pilpres 2019. Di mana pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang berkenan merangkul Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut.

Upaya merangkul lawan politik itu menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih “the winner doesn’t take it all”, pemenang tidak mengambil semuanya. Ujungnya, Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri.

“Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekadar koalisi,” kata Karyono.

Melihat konteks dan contoh semacam itu, Karyono menyarankan diksi yang tepat digunakan pemerintah untuk merangkul Habib Rizieq adalah dengan cara kompromi politik atau politik akomodatif.

“Berangkat dari fakta empirik ini, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Habib Rizieq Shihab (HRS), maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat. Mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif,” tuturnya.

Pasalnya, jika hanya untuk merangkul HRS atau kubu oposisi namanya bukan rekonsiliasi nasional. Karena rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa. Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation).

Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi – Ma’ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS untuk “berdamai” mencari titik temu, maka Presiden Joko Widodo bisa mengutus orang yang dianggap sangat tepat atau merepresentasikan pemerintah untuk melakukan lobi-lobi tertentu.

“Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapapun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan,” tandasnya.

Komentar

News Feed