oleh

Siap Dukung Pilkada Serentak 2020, MPII : Jaga Kondisifitas, Patuhi Protokol Kesehatan

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII ), Nur Khamin berharap pelaksanaan pilkada serentak ditengah pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik.
Pada wawancara khusus yang dilakukan melalui seluler, Sabtu petang (17/10/2020), ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020, harus tetap dilakukan agar berbagai program lainnya yang menggunakan anggaran negara juga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pernah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab, menanggung beban berbagai peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak.

“Karena pada rapat webinar pilkada minggu lalu, yang melibatkan KPU, Bawaslu dan sebagainya, efek (apabila pilkada tidak dilaksanakan sesuai jadwal) dana APBD tidak akan bergulir termasuk untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemberdayaan UMKM, dan lain-lain. Padahal ini penting karena paska pandemi masyarakat mulai memasuki masa transisi. Mudah-mudahan pilkada ini menggeliat ke proses normalisasi dari pandemi ke normal”, ungkap Wakil Ketua Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII ), Nur Khamin.

Hal penting yang perlu diperhatikan menurut Nur adalah bagaimana konsep prosedur kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 tetap dapat diterapkan, seperti mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak (3M) manakala pelaksanaan pilkada terlaksana disaat pandemi Covid-19 masih terjadi.
Bahkan jika perlu pemerintah melalui aparat/petugas dilapangan memperbanyak simulasi penerapan 3M dalam proses pilkada. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin terdidik dan bisa menjalankannya dengan baik. Jika hal tersebut tidak dilakukan, Nur khawatir secara tiba-tiba akan terjadi lonjakan jumlah pasien Covid-19 pada klaster masyarakat.
“Kalau perlu mestinya ada simulasi yang dilakukan oleh aparat agar masyarakat bisa menjalankan pilkada dengan baik. Kalau tidak, nanti tiba-tiba ada accident penambahan kluster di masyarakat”, ujar Nur Khamin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan aktif di Pusat Informasi Kajian Bisnis Syariah MUI.

Ia menambahkan jalur komunikasi webinar antar pihak pelaksana pilkada serentak tentunya dapat dilakukan saat pandemi ini. Namun jika hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, menurutnya perlu diatur bagaimana para pejabat incumbent tetap bisa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, begitupun dengan pejabat yang baru terpilih nantinya.

Bila mengacu pada kondisi ibukota Jakarta saat ini yang menurutnya sedang tidak kondusif, maka perlu dilihat kembali perkembangannya dalam beberapa minggu kedepan. Sehingga berbagai pihak dapat memberikan usulan-usulan atau rekomendasi terkait pelaksanaan teknis pilkada serentak, misalnya apakah dalam hal teknis ada pembatasan TPS, kemudian saat kampanye, apakah bisa menggunakan webinar, dan lain-lain. Langkah ini perlu dilakukan karena hampir semua perwakilan suku berada di Jakarta.

“Karena dilapangan yang terlibat adalah TNI/POLRI, maka para tokoh agama baik kalangan masjid maupun gereja harus diberdayakan untuk memberi laporan situasi dan kondisi masyarakat dimasing-masing daerah serta sosialisasinya”, ujar Nur Khamin (Sabtu,17/10/2020).

Ia menambahkan penanganan dari pihak aparat harus spesifik (tidak dipukul rata berdasar tingkat kerawanan pandemi). Parpol juga perlu melakukan pemetaan kekuatan kantong-kantong suaranya disetiap daerah. Menurutnya selama ada sosialisasi dan pelibatan tokoh masyarakat, baik Nahdatul Ulama (NU) atau Muhammadyah (trutama dikalangan muda) untuk dimintai masukannya, tentu pelaksanaan pilkada serentak ditengah pandemi bisa dilaksanakan dengan baik. Sebab dari kalangan muda NU dan Muhammadyah banyak yang menjadi pengurus KPU atau Bawaslu diberbagai daerah. Sementara ormas lain seperti KNPI dan Cipayung, juga banyak dilibatkan dalam pelaksanaan pilkada. (01/S)

Komentar

News Feed