oleh

Public Speaking Buruk Jadi Sumber Kegaduhan UU Cipta Kerja

Berkeadilan.com – Hingga sampai saat ini gelombang penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja masih bergulir, baik datang dari kalangan buruh maupun Mahasiswa.

Namun apa sebenarnya yang menjadi sumber mengapa kegaduhan ini ada dan tampak semakin meluas?.

Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa kegaduhan antara pemerintah dan DPR dengan buruh dan mahasiswa terjadi karena kurangnya akses komunikasi kedua belah pihak.

“Menurut saya ini karena ada persoalan public speaking yang kurang efektif yang dilakukan oleh pemerintah sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah,” kata Karyono dalam diskusi online dengan tema “Pro Kontra Omnibus Law, Kepentingan Siapa?” yang digelar oleh IPI, Jumat (16/10/2020).

Ia menilai seharusnya persoalan ini sudah bisa diantisipasi sejak awal sehingga hal-hal seperti ini tidak sampai menguras energi.

“Harusnya sejak awal harus bisa diantisipasi, apalagi omnibus law atau UU ini sangat kontroversial,” jelasnya.

Salah satu contoh mengapa komunikasi yang dianggap sebagai “tersangka” di tengah gejolak pro dan kontra UU Cipta Kerja ini, karena narasi yang tidak solid di kalangan publik. Di mana pemerintah menyampaikan harapan-harapan besarnya yang bagus-bagus mengapa mereka harus terbitkan omnibus law ini, sementara di kalangan buruh merasa ada persoalan bertentangan dengan kepentingan mereka.

“Menurut saya belum ada yang clear antara buruh dan pemerintah. Di mana pemerintah bilang semua hak buruh dijamin baik soal UMP termasuk soal pasal-pasal lain misal pertanahan. Semua ini karena dilatarbelakangi oleh perspektif yang berbeda,” ujarnya.

“Misal apa yang disebut dengan bank tanah. Narasi yang dibuat pemerintah adalah pemerintah ingin melaksanakan reforma agraria dan distribusi tanah pada rakyat, tapi pihak kontra memberikan tafsir lain soal frasa bank tanah, jangan-jangan tanah akan dikuasai oleh asing. Inilah yang jadi polemik,” imbuh Karyono.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta. Menurutnya, persoalan UU Cipta Kerja ini adalah bagaimana cara pemerintah maupun DPR melakukan komunikasi yang baik kepada rakyat Indonesia.

“Apapun isi atau kontennya UU Cipta Kerja, kuncinya bagaimana DPR dan Pemerintah menyampaikannya kepada masyarakat. Kalau ada hoaks saya rasa pemerintah kurang kontra narasi,” kata Stanislaus.

Lulusan S2 Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia ini menilai seharusnya sebelum kegaduhan ini muncul semakin luas dan masif, DPR paling tidak bisa mengantisipasinya dengan baik, yakni membangun komunikasi yang aktif dengan konstituen masing-masing.

“DPR kan punya konstituen, kan setiap ada pembahasan disampaikan ke mereka. Kemudian dalam pembahasan kan ada pelibatan banyak pihak, nggak hanya satu pihak saja. Kalau perlu buka saja siapa saja yang terlibat dalam pembahasan,” tuturnya.

Namun apapun yang terjadi, ia memberikan saran agar ada komunikasi yang baik dibangun antar semua pihak baik pembuat regulasi bersama dengan pemerintah maupun pihak terdampak dari UU yang diterbitkan yakni masyarakat luas.

“Untuk memperbaiki situasi ini, buka ruang dialog antara pemerintah dan DPR dengan masyarakat, apa sih yang masih mengganjal dan kurang,” ujarnya.

“Kalau masih ada yang kurang ya bisa gugat ke MK. Kalau mau aksi ya itu silahkan karena penyampaian pendapat di muka umum dijamin UU, tapi alangkah baiknya kalau melakukan langkah lain,” sambungnya.

Terakhir, ia pun memberikan kritikan keras kepada tim komunikasi pemerintah yang dinilai kurang greget dalam melakukan edukasi dan counter narasi kepada masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

“Bisa jadi tim komunikasi pemerintah terlalu banyak, sehingga tidak terkomunikasikan dengan baik. Kalau narasinya sama sih nggak apa-apa, yang kenapa-kenapa itu kalau jangan-jangan narasinya berbeda-beda,” tutupnya.

Komentar

News Feed