oleh

Bupati Bursel Kampanye Gelap Untuk Sang Istri, Tagop Galang Camat dan Perangkat Desa di Pilkada 2020

-Daerah-41.817 views

Berkeadilan.com – Pilkada yang berlangsung pada 9 Desember mendatang menjadi kehendak demokrasi rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin baru untuk daerah (Kabupaten/Kota) masing-masing di 270 daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2020 dan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 dalam rangka proses pilkada di 270 daerah yang akan berlansung 9 desember mendatang sesuai dengan unsur jujur, adil, dan bersih.

Ketua Himpunan Mahasiswa Politik Nusantara, Ibrahim Malik Fatsey (IMF) menyebut bupati aktif Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulissa tengah ikut merencanakan kampanye gelap secara sistematis, masif dan terstruktur dengan mengancam tiap-tiap camat dan perangkat desa di kabupaten bertajuk Lolik Lalen Fedak Fena.

Ibrahim saat dikonfirmasi menyebut telah mengantongi bukti konsolidasi yang dilakukan saat rapat tertutup Camat Kapala Madan dengan perangkat desa di kecamatan tersebut.

‘’Hal berbeda ditemukan di kabupaten buru selatan (Bursel), bupati aktif Tagop Sudarsono Soulissa yang saat ini menjabat sebagai bupati aktif kabupaten bursel menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) yang diamanahkan oleh negara dengan menggerakan perangkat desa dan camat semisal yang terjadi di Kecamatan Kapala Madan Kabupaten Buru Selatan untuk melanggengkan kekuasaan selanjutnya dengan memperjuangkan istrinya, Safitri Malik Soulissa yang juga menjadi calon bupati berdampingan dengan Gerson Eliaser Silsily (SMS-GES). Ucap Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (10/10/2020)

Melalui keterangan tersebut, Ibrahim juga menyampaikan bahwa persoalan ini mengharuskan agar pihak pelaksana Pilkada secepatnya mengambil alih untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, ia menduga kebijakan yang terjadi di Kecamatan Kapala Madan, juga berlaku umum untuk semua kepala kecamatan dan perangkat desa di Kabupaten Buru Selatan.

Maka untuk menjaga integritas Bawaslu dan KPU dalam menjalankan Pilkada yang adil, jujur dan bersih. Kasus dengan bukti yang dianggap cukup ini dapat ditindak lanjut secara serius dan dapat diumumkan kepada publik agar menjadi jera untuk semua elemen yang terikat dalam struktur pemerintah.

Kata Ibrahim, momentum Pilkada mendatang melalui kerja Bawaslu dan KPU harus dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan UU Pilkada yang sudah dengan susah disusun demi menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras dan kerja bersama antara Bawaslu, KPU dan Masyarakat.

Lanjutnya, Bawaslu dan KPU harus lebih aktif dalam bekerja sebagaimana amanat UU, sebab kejadian yang terjadi di Kepala Madan mengindikasikan pengawasan Bawaslu belum sepenuhnya tercium dan dirasakan sehingga wajar penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi untuk kepala daerah dan perangkat pemerintah lainnya.

Ketua Hasa Polnus ini pun menyampaikan kejadian yang sering terjadi dan mengotori demokrasi ini menkonfirmasikan bahwa pendidikan politik yang merupakan tanggung jawab dan tugas Bawaslu dan KPU sebagai lembaga penyelenggara dan Pengawasan belum tersampaikan kepada semua elemen.

‘’setidaknya kita masih memiliki dua bulan tersisa untuk memberikan edukasi politik kepada semua elemen masyarakat. Dengan itu, pihak penyelenggara harus dapat memaksimalkan kesempatan waktu yang masih tersisa’’ Terang Dia

Ia juga memberikan dukungan kepada kedua lembaga ini untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

”impian masyarakat tentang pemimpin yang baik, dapat memberikan pengaruh posistif terhadap kemajuan Bursel tergantung dari kerja Bawaslu dan KPU yang sesuai ketentuan unsur jujur, adil dan bersih. Dan konsisten mempertahankan integritas KPU-Bawaslu sebagai lembaga Independen” Paparnya

Terakhir menurut Ibrahim, bila Bawaslu ingin meminta pertanggungjaawaban terhadap isi berita ini, ia siap dengan bukti yang dikantongi akan diserahkan untuk dapat ditindaklanjut demi mencapai demokrasi, Pilkada sesuai ketentuan UU.

Komentar

News Feed