oleh

PP : Semua Pihak Diminta Menahan Diri

Jakarta, Berkeadilan.com – Menyikapi perkembangan kasus aksi penolakan masyarakat khususnya kalangan buruh dan Mahasiswa terkait disahkannya Undang-undang Omnibus Law, Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) menyampaikan sikapnya.

Ketua B2P3, Jamaludin Suryahadikusuma menilai bahwa UU Cipta Kerja memang memiliki kekurangan terkait dengan persoalan transparansi di sisi prosesnya.

“Kami melihat ada proses yang kurang transparan dalam proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja sehingga menimbulkan protes keras di kalangan buruh dan masyarakat,” kata Jamaludin, Minggu (11/10/2020).

Hal ini kata Jamal, terlihat dalam proses pengesahan yang terkesan terburu buru di tengah pandemi dan disahkan melalui proses yang tidak mulus di parlemen.

Ditambah lagi, banyak penjelasan yang berbeda di mana para anggota DPR, Wartawan atau media yang menyatakan belum melihat pasal-pasal dalam rancangan terakhir yang belum disosialisasikan kepada masyarakat.

“Sementara pihak pemerintah menuduh para pendemo belum pernah membaca pasal demi pasal ketika melakukan protes,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Jamaludin menyampaikan pernyataan sikapnya, yakni meminta kepada semua pihak baik kalangan buruh maupun Mahasiswa untuk menahan diri terlebih dahulu.

“Kepada semua pihak khusus para buruh dan Mahasiswa untuk bisa menahan diri dalam melakukan protes atas pengesahan UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Jamal mengingat aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang telah membuat kerugian publik karena berujung anarkisme.

“Demonstrasi adalah hak setiap warga negara, akan tetapi menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga nilai nilai budaya dan menghindari demonstrasi dari tindakan anarkis,” terangnya.

Namun ia juga mendesak kepada Pemerintah Pusat maupun DPR RI agar tidak malah membuat suasana semakin gaduh.

“Kepada pemerintah agar tidak membuat suasana semakin panas dengan memberikan jawaban protes masyarakat dengan melemparkan tuduhan ada penunggangan dan jawaban-jawaban lain yang bisa membuat suasana makin tidak kondusif,” tutur Jamaludin.

Dan kepada para aparat keamanan, Jamaludin juga meminta agar mereka juga tak mudah terpancing emosi hingga membuat banyak korban berjatuhan.

“Kepada aparat keamanan agar bisa menjaga diri agar tidak semakin jatuh korban baik di pihak aparat maupun para pendemo. Bagaimanapun juga para pendemo adalah rakyat yang harus dilindungi keselamatannya,” tegasnya.

Perjuangan untuk melawan UU Cipta Kerja ini tidak selalu harus dilakukan melalui parlemen jalanan apalagi sampai melakukan tindakan anarkisme.

Jamaludin mendorong agar siapapun yang tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja agar memilih menempuh jalur hukum dan lebih konstitusional.

“Mengimbau kepada masyarakat agar lebih mengedepankan jalur-jalur konstitusional dalam mengoreksi kebijakan pemerintah seperti menggunakan jalur judicial review ke MA maupun melakukan pengujian materi undang-undang melalaui jalur MK,” tandasnya.

Untuk membuat suasana mereda, ia menyarankan agar pemerintah mengakui saja kekurangannya dan menyatakan akan memperbaiki sehingga masyarakat merasa keresahan mereka terakomodir.

“Mengimbau kepada pemerintah dan DPR agar secara gentle mengakui adanya lemahnya keterbukaan dalam proses pengesahan UU Cipta Kerja sehingga terjadinya krisis dan menimbulkan demo besar-besaran di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Terakhir, Jamaludin pun mengharapkan agar kelompok buruh Indonesia tetap mengedepankan kritik yang membangun dalam menyikapi pro dan kontra UU Cipta Kerja ini.

“Mengajak kaum buruh untuk tetap mengkritisi perkembangan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja dan terus memperjuangkan hak-hak kaum buruh melalui jalur-jalur formal dan konstitusional,” tutupnya.

Komentar

News Feed