oleh

PPJNA 98 Harap Deklarasi KAMI Tak Cuma Dibubarkan, Tapi Panitianya Juga Diperiksa

Berkeadilan.com – Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA) Anto Kusumayuda mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur yang membatalkan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya pada hari Senin 28 September 2020 kemarin.

Apresiasi ini disampaikan Anto lantaran saat ini Surabaya khususnya masih berjibaku melakukan penanggulangan COVID-19, sehingga agenda pengumpulan massa seperti apa yang dilakukan oleh organisasi pimpinan Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rakhmat Wahab sangat berpotensi menjadi penyebab penularan virus tersebut.

“Pembubaran kegiatan KAMI di Surabaya adalah langkah luar biasa sebuah ketegasan Polda Jatim untuk menyelamatkan rakyat Surabaya dari ancaman penyebaran Covid-19,” kata Anto kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

Namun ia menilai, pembubaran saja tidak cukup untuk memberikan pelajaran bagi kelompok tersebut agar bisa bersatu padu melakukan penanggulangan Covid-19, tapi perlu ada tindakan yang tepat dari Polri untuk memeriksa para penyelenggara deklarasi KAMI tersebut. Apalagi saat ini kata Anto, Kapolri sudah mengeluarkan maklumat nomor MAK/3/IX 2020 tertanggal 21 September 2020 lalu.

“Ketegasan sikap Polda Jatim seharusnya tidak hanya dibubarkan saja, dalam hal ini panitia penyelenggara kegiatan Deklarasi KAMI di Surabaya harus diperiksa diproses hukum karena telah melanggar maklumat Kapolri terkait penegakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

“Sebagaimana penegakkan hukum atas Wakil Ketua DPRD Tegal dinyatakan tersangka karena telah melanggar protokol kesehatan mengadakan dangdutan di tengah pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Di sisi lain, Anto juga menyatakan sangat menyesalkan sikap Gatot Nurmantyo yang tetap ngotot menggelar agenda deklarasi dan pengumpulan massa di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih belum usai, sementara angka kasus positif juga terus mengalami peningkatan.

“Kami prihatin sekali atas sikap GN (Gatot Nurmantyo -red) bersama KAMI yang memaksakan kegiatan deklarasi di setiap daerah,” tandasnya.

Menurut Anto, cara-cara Gatot Nurmantyo dan kelompok KAMI sangat tidak peka dan sangat kontradiktif terhadap upaya semua pihak dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

“GN tidak peka, tidak sensitif terhadap situasi pandemi Covid-19, malahan terus memprovokasi rakyat, memecah belah rakyat, yang berbahaya lagi GN bersama KAMI secara sengaja membuat situasi yang akan membunuh rakyat akibat pandemi Covid-19,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PPJNA Abdul Salam Nur Ahmad meminta kepada Polri di seluruh daerah agar memeriksa seluruh panitia deklarasi KAMI yang tidak sesuai dengan langkah pemerintah dalam penanggulangan COVI-19.

“Kapolri harus harus memerintahkan jajarannya menegakkan hukum memanggil dan memeriksa semua penyelenggaran kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, salah satunya kegiatan Deklarasi KAMI di daerah daerah di seluruh Indonesia,” kata Salam.

“Kalau dari hasil penyelidikan terbukti melanggar protokol kesehatan hukum harus ditegakkan, tidak pandang bulu proses hukum dan adili,” tutupnya.

Komentar

News Feed