Berkeadilan.com – Terhitung sejak 27 Agustus 2020, Menteri BUMN Erick Thohir kini menempati posisi sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dia juga menempati posisi sebagai kepala tim pelaksana dalam komite ini yang membawahi Satgas Covid-19 dan Satgas PEN.
Tepat 1 bulan menjalankan tugasnya, Kota Jakarta kembali harus memasuki fase PSBB karena tingkat penularan dan korban meninggal akibat Covid 19 meningkat tajam. Per 16 September 2020 kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 3.963. Penambahan sebanyak 3.963 memecahkan rekor sebelumnya pada 10 September dengan jumlah 3.861. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui situs kemkes.go.id pada Rabu (16/9/2020), total kasus Corona di RI hari ini berjumlah 228.993. Data ini dihimpun hingga pukul 12.00 WIB dan di-update secara berkala setiap harinya.
Melihat fakta ini, Sekjen Sapma Pemuda Pancasila Willy Danantyo merasa prihatin. Menurutnya, Eric Tohir tidak pantas untuk menduduki posisi tersebut.
Menurutnya, dia boleh saja berpolemik dalam kapasitas Menteri BUMN dan membuat kegaduhan, paling hasilnya BUMN merugi. Tetapi membuat kegaduhan dan berpolemik saat menjadi Ketua Harian Penanganan Covid 19 sungguh berbahaya.
“Dia pertaruhkan nyawa rakyat Indonesia untuk memuaskan egonya,” kata Willy, Jumat (18/9/2020).
Selama ini kerja Erick di penanganan Covid terlihat hanya memprioritaskan pada proyek pengadaan saja. Kegaduhan yang dibuatnya bahkan sudah dimulai saat dia tiba-tiba memaksakan untuk memasukkan alat rapid test yang belum memiliki ijin edar dari Menkes.
“Pintarnya, dia memanfaatkan suasana untuk mem-fait a comply presiden dengan Menkes. Hasilnya izin edar diberikan, meskipun kabarnya barang yang dia impor sudah ada di pelabuhan. Belakangan alat rapid test yang dia impor melalui anak perusahaan BUMN RNI ditengarai bermasalah. Selain tidak akurat juga distribusinya bermasalah,” jelasnya.
Selain itu, Willy juga menyebut bahwa Erick pernah sesumbar jik BUMN akan menyiapkan 50 juta masker medis untuk dibagikan ke seluruh Indonesia. Faktanya, saat itu justru terjadi kelangkaan masker sehingga harga masker melejit hingga puluhan kali lipat.
“Ini juga berdampak pada sejumlah tenaga kesehatan tidak kebagian masker medik,” tandasnya.
Belakangan, Erick justru berpolemik dengan Presiden terkait pengadaan vaksin. Presiden yang mendorong pengadaan vaksin dalam negeri telah mengumumkan vaksin diprediksi akan mulai diproduksi tahun 2021, namun Erik membalas bahwa vaksi paling cepat baru bisa diproduksi setahun kemudian tahun 2022.
Belakangan dia meralat lagi, dengan menyebutkan vaksin bisa mulai dilaksanakan akhir tahun ini dengan menggunakan vaksin impor dari China Sinovac. Padahal, belum ada keterangan resmi dari Menkes apakah vaksin asal China ini sesuai untuk kondisi di Indonesia.
“Lantas dicurigai kalau Erick telah bermain mata dengan eksekutif Sinovac untuk pengadaan vaksin ini sehingga dia berani susumbar kalau akhir tahun ini vaksin itu bisa dilaksanakan,” sambungnya.
Menurut Willy, pernyataan Eric ini sangat membahayakan program penanganan covid-19 oleh pemerintah. Sebab ini akan merusak kredibilitas pemerintah di mata rakyat di samping juga rawan untuk penyalahgunaan dengan modus beli paksa seperti yang terjadi pada pemberlian rapid test.
Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan untuk mengawal dan memeriksa proyek pengadaan rapid test, APD, dan Vaksin yang dilakukan oleh BUMN dengan menggunakan dana APBN.
Willy meminta agar Presiden Joko Widodo secara tegas memutuskan posisi Eric Tohir dalam penanganan Covid ini. Meskipun sebenarnya dia sudah menangkap jawaban itu dengan penugasan khusus Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan untuk segera menangani Covid-19. Bahkan presdien memberi tenggat 2 minggu saja.
“Saya melihat sopan santun yang luar biasa dari Pak Presiden. Sebagai orang Solo dia menunjukkan ewuh pekewuh khas Jawa. Enggan membuat polemik, namun menunjukkan sikap yang nyata. Penunjukkan Pak LBP itu menunjukkan presiden menyatakan Eric Tohir Gagal. Tinggal dianya sadar atau tidak,” papar Willy.
Lebih lanjut, Willy yang juga aktif di relawan nasional penanganan Covid 19 berharap penanganan covid ke depan harus semakin semakin serius dan holistik. Dia berharap tim penanganan covid 19 benar benar dipimpin oleh orang yang memiliki pengalaman dalam memobilisasi relawan terutama dalam hal tanggap bencana. Di samping itu dia juga berharap orang itu harus memiliki jiwa kepemimpnan dan integritas yang telah teruji di lapangan. []
Komentar