JAKARTA, Berkeadilan.com – Pembentukan holding industri pertahanan dalam negeri dinilai terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah melakukannya.
Kendati demikian, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyambut baik rencana holding industri pertahanan.
“Jadi kalau menurut hemat saya, saya menyambut bagus holding itu. Mengapa? di beberapa negara ini termasuk terlambat,” kata Hasanuddin saat dihubungi Tribunnews, Kamis (27/8/2020).
Menurut Purnawirawan Mayjen TNI ini, alat utama sistem pertahanan (alutsista) tidak bisa diproduksi oleh satu perusahaan.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai sudah seharusnya beberapa perusahaan industri pertahanan digabung menjadi satu.
“Kalau mengacu kepada Undang-Undang tentang industri pertahanan harus mulai dilakukan sejak dulu, mengapa? karena yang namanya alutsista itu tidak bisa dia murni diproduksi oleh satu perusahaan saja,” ucapnya.
“Misalnya Pindad mampu memproduksi tank, tapi sarana komunikasinya harus bekerja sama dengan PT LEN,” lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, lima perusahaan industri pertahanan milik pemerintah atau BUMN yakni PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT PAL, PT Pindad, dan PT Dahan berencana membentuk holding.
Holding tersebut nantinya akan dipimpin oleh PT Len Industri.
Direktur Utama (Dirut) PT Len Industri, Zakky Gamal Yasin menjelaskan holding tersebut merupakan jawaban dari tantangan Presiden Joko Widodo terkait kemandirian indhan.
Visi dari holding tersebut, kata Zakky, adalah untuk menjadi industri pertahanan nasional yang kuat, maju, mandiri, berdaya saing, dan terkemuka di regional Asia.
Hal tersebut diungkapkan Zakky dalam diskusi virtual yang diadakan Jakarta Defence Studies (JDS) dengan tema ‘Tantangan Perang Generasi Keenam Versus Kemandirian Industri Pertahanan’ di Jakarta pada Rabu (26/8/2020).
“LEN sebagai pemimpin klaster industri pertahanan BUMN, di bawahnya ada PT DI, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana. Ini sedang berporoses kita menjadikan satu holding,” kata Zakky.
Zakky mengungkapkan target dari masterplan holding tersebut hingga 2024 antara lain menjadi 50 besar indhan dunia dan mendukung essential force hingga 100 persen.
Pertama menyelaraskan dan mengharmonisasikan komitmen indhan BUMN, pemerintah, dan para pengguna.
Kedua menjamin keunggulan alpahankam dengan membangun kompetensi.
Ketiga mengangkat keunggulan komersial dengan sinergi antar BUMN dengan menjadi satu klaster indhan sehingha memperkuat sisi finasial dan strategi bisnis ke depan.
“Lalu mengintegrasikan rantai pasok dan ekosistem dan indhan. Tentunya ini tidak mungkin BUMN bekerja sendiri. Ekosistem ini harus kita bangun dengansemua ekosistem yang ada di Indonesia termasuk BUMS,” kata Zakky. (Red/Tribunnews)
Komentar