Berkeadilan.com – Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto S. Soerjosoemarno mengatakan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) itu bukan merupakan lembaga pembasmi melainkan untuk pencegahan adanya radikalisme di masyarakat.
“BNPT jangan jadi pemadam kebakaran, tapi harus mampu mendeteksi dan melakukan pencegahan agar radikalisme tidak terus berkembang,” ujar Japto ketika bersilaturahmi dengan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di kantor BNPT, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/7/2020).
Turut mendampingi Japto, Bambang Soesatyo, MBA Wakil Ketua Umum MPN, Arif Rahman, SH Sekretaris Jendral MPN, Yahya Abdul Habib, SE Ketua Bidang Kaderisasi MPN, Aulia Arief, SH Ketua Umum Pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila.
Menurut Japto, orang beragama fanatik sama agamanya normal, yang tidak boleh adalah extrim dalam beragama. Berangkat dari pengalamam memimpin Pemuda Pancasila, Japto mengatakan bahwa kunci membenahi radikalisme adalah lewat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
“Karena rata-rata orang radikal karena kurangnya pendidikan ideologi negara dan himpitan ekonomi, sehingga bisa terpengaruh oleh ajakan dalam melakukan radikalisme dan kekerasan lainnya,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Pemuda Pancasila ini menambahkan, dunia maya seperti internet dan medsos menjadi sarana dalam menyebarkan paham-paham radikal atas nama agama.
“Ini perlu dicegah dengan cara melakukan pendidikan kepada pengguna medsos agar bisa lebih hati-hati,” paparnya.
Kepada Kepala BNPT, Japto menuturkan bahwa Pemuda Pancasila lahir atas panggilan sejarah untuk menjaga, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Nilai-nilai itu yang kami ajarkan dalam kaderisasi kami di Pemuda Pancasila.
Dia menambahkan, dari awal kami sudah sampaikan semua ini (radikalisasi – terorisme -red) terjadi akibat amandemen UUD1945, dan kami nyatakan sejak tahun 2002 bahwa kami (Pemuda Pancasila) menolak amandemen UUD.
“Perlu sinergi semua komponen Bangsa (Pemerintah Pusat – daerah, BNPT dan Masyarakat) agar semua bisa bersama sama mengawasi dan menjadi solusi bagi persoalan Radikalisasi di NKRI,” imbuhnya.
Terkait pembinaan generasi muda, Japto menambahkan, untuk kaum muda yang banyak menjadi sasaran paham radikalisme, perlu di bekali dengan pendidikan Wawasan Nusantara, Kewarganegaraan dan Pendidikan Moral Pancasila agar bisa menjadi benteng buat mereka dalam menangkal ajakan paham radikalisme.
Sebelumnya, seperti diberitakan media, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya terus berupaya agar paham radikalisme tidak mendominasi ruang publik, terutama di media sosial. Sebab, apabila paham radikalisme lebih dominan, ia khawatir anak muda tidak lagi percaya Pancasila sebagai ideologi negara.
“Kita harus berupaya agar segala bentuk ideologi yang bertentangan ini akan menjadi tidak dominan informasinya di ruang publik,” kata Boy Rafli.
“Karena kalau mereka (ideologi) masuk begitu dominan di ruang publik maka tentu kita khawatirkan anak-anak muda kita akan milih itu ketimbang ideologi negara kita,” sambung dia.
Boy Rafli menilai media sosial saat ini masih menjadi sarana yang paling efektif untuk menghasut generasi muda agar terpapar paham radikalisme. Mengingat, angka pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 140 juta orang dan 90 persennya memiliki akun media sosial. Sehingga, kemungkinan besar para penyebar paham radikalisme juga menggunakan media sosial.
“Dan tentunya kelompok muda di sana kalau kita lihat dapat dikatakan menjadi kelompok mayoritas pengguna media sosial,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berserta jajarannya selalu melakukan pemantauan terhadap akun media sosial tertentu. Pemantauan itu, kata Boy Rafli, juga dilakukan bersama lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Jadi kita membangun kerja sama kemudian melakukan identifikasi dan melakukan langkah-langkah kontra-narasinya,” ucap dia. [RED]
Komentar