oleh

Bukan Salahnya Organisasi KPI Tapi Pengurus Bukan Pelaut Yang Telah Merusaknya

-Ekonomi-7.844 views

Berkeadilan.com – Sejarah itu adalah merupakan catatan tertulis perjalanan perjuangan suatu bangsa, baik yang baik maupun yang buruk, tetap saja disebut sejarah yang tidak mudah dan bisa dilupakan begitu rupa. Begitu juga sejarahnya kelahiran organisasi KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) yang hampir separuh abad usianya, jangan sekali-kali dilupakan agar jangan menjadi gagal paham.

Demikian ini pengantar rilis Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri dalam mendampingi Koordinator Eksekutif Tonny Pangaribuan, Koordinator Lapangan Hasoloan Siregar (Solo), dan Penasehat Binsar Effendi Hutabarat di markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310 yang disampaikan kepada pers, Sabtu (4/7/2020).

Hal ini perlu diberitahukan kepada para sahabat pelaut Indonesia, baik itu perwira maupun rating, baik itu yang bekerja di kapal-kapal niaga nasional maupun di kapal-kapal asing di luar negeri yang secara otomatis adalah anggota KPI. Oleh karena sejak tahun 2001 pasca Munaslub KPI sampai saat ini pasca KLB KPI tahun 2017, yang pernah digeruduk oleh massa pelaut yang mengatasnamakan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) pada Mei 2016, yang menuntut Pengurus Pusat (PP) KPI mundur karena diduga illegal.

Aksi damai PPI berlatar belakang dipicu oleh selebaran copy surat resmi Direktur Perdata Daulat Pandapotan Silitonga SH. M.Hum, atasnama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) nomor AHU.2.UM.04.01-889 tertanggal 29 Oktober 2015 yang menyatakan kedudukan dan keberadaan PP KPI periode 2014-2019 setelah dilakukan pengecekan di arsip data based perkumpulan berbadan hukum pada Subdit Badan Hukum Dit Perdata Ditjen AHU Kemenkumham ternyata tidak terdaftar nama Kesatuan Pelaut Indonesia.

PP KPI periode 2014-2019 adalah hasil Kongres VIII KPI bulan Desember 2014 di Hotel Fourseason Kuningan, Jakarta Selatan. Yang berarti sudah hampir satu tahun berjalan belum juga terdaftar berbadan hukum di Kemenkumham, yang sama artinya dengan tidak memiliki legal standing. Karena itu diduga oleh PPI sebagai PP KPI yang ilegal, maka dituntut untuk mundur.

Dari sejak gagalnya PPI menperjuangkan KLB KPI, dan yang sampai dimensi kekinian karena kinerja buruk PP KPI telah berdampak rusaknya nama baik organisasi KPI. Terus menuai rasa ketidaksukaannya bahkan kebencian sebagian besar pelaut Indonesia kepada organisasi KPI itu sendiri, sangatlah wajar.

Apalagi tampilannya Presiden KPI Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. sebagai narasumber Webinar STIP di Hari Pelaut Sedunia 25 Juni lalu, yang kesannya arogan dan tak menguasai substansi atas tema webinar nasional tersebut, yang menunjukkan tak ada sense of crisis atas maraknya sertifikat pelaut palsu. Karena memang Mathias Tambing itu bukan pelaut, sehingga wajar jika suasana kebatinannya tidak akan pernah tersentuh. Bahkan terkesan menyalahkan pelautnya, yang sepertinya mau saja beli sertifikat palsu hanya untuk mendapatkan pekerjaan di kapal. Apa sabda Rasulullah, serahkan sama yang ahlinya jika tidak ingin menghasilkan kerusakan, sangatlah benar adanya.

Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI mengulas sejarah kelahiran organisasi KPI mulai dari hasil musyawarah pelaut Indonesia pada bulan November 1964, yang membentuk Front Pelaut Indonesia (FPI).

Namun karena perlu mereformasi diri serta untuk mengikuti saran atau anjuran dari Menko Maritim Letjen KKO Ali Sadikin, pada 28 Oktober 1966 melalui Deklarasi Bersama para wakil organisasi pelaut yang semula begabung dalam FPI, didirikanlah Persatuan Pelaut Indonesia (PPI) yang kemudian baru diresmikan pada 6 Februari 1967. Tiga hari berikutnya, tapatnya pada 9 Februari 1967, Direktur AIP Capt. Istopo meminjamkan salah satu gudang di kompleks AIP untuk dijadikan kantor pengurus PPI.

Karena pada tahun 1970, menurut Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri, PPI nenyalurkan kegiatan pelaut Indonesia ke kapal-kapal asing di luar berjumlah besar, maka PPI terdaftar di Depnaker pada 21 April 1970 dengan nomor urut 430 berdasarkan SK 2/1/1970. Yang menetapkan status PPI menjadi organisasi serikat pekerja pelaut Indonesia.

Pada 27 Maret 1975 adalah Dirjen Perla Dephub Laksda TNI Haryono Nimpuno mengesahkan PPI sebagai organisasi tunggal pelaut Indonesia berdasarkan SK No. DLR.87/2/27.

Sampai dengan bulan Juni 1975, tercatat PPI berhasil nenyalurkan 5.049 pelaut Indonesia ke kapal-kapal asing di luar negeri dalam berbagai jabatan. Eksistensi PPI diakui secara nasional setelah Dirjen Perla Haryono Nimpuno merekomendasikan 9 daerah pelayaran seluruh Indonesia menjadi Pengurus Daerah PPI di masing-masing daerah pelayarannya.

Dari sinilah kemudian dibuatlah konsep Collective Bargaining Agreement (CBA) antara PPI dan Foreign Shipowners Employeer Association (FSEA). Dimana dalam sebuah pasalnya ada konten soal kontribusi yang menjadi kewajiban principal atau operator kapal untuk menyetorkannya kepada PPI, dengan ketentuan 4 persen dari gaji pokok seorang pelaut dijadikan setoran kontribusi perusahaan ke PPI lewat transfer bank yang ditunjuk oleh PPI.

Kewajiban setoran kontribusi dari pihak perusahaan berdasarkan alasan PPI adalah untuk kegiatan sosial (kesehatan dan pendidikan) serta kesejahteraan pelaut dan keluarganya. Tanpa ada alasan yang harus diberikan kepada pelaut, tentunya pihak perusahaan tidak akan memenuhi kewajiban setor kontribusi tersebut.

Pada 29 April 1976 terjadi penyatuan PPI dengan Serikat Pelaut Indonesia (SPI) yang terbentuk pada 24 November 1975 menjadi KPI. Dan Pengurus Pusat (PP) KPI untuk periode 1976-1981 yang ketua umumnya Capt. SZ Pattinasaranij, tercantum nama Ketua Pembina KPI adalah Dirjen Perla Dephub Laksda TNI Haryono Nimpuno. Di tahun 1981 itu juga KPI diterima menjadi anggota ITF (International Transportworkers Federation) dengan nomor anggota afiliasi 8151.

Dalam perkembangannya setelah dari hasil pendapatan penerimaan setoran kontribusi dari pihak perusahaan untuk beli dan membangun kantor KPI yang baru serta membangun klinik Baruna Medical Center di Pusat Perkantoran Cikini di Jl. Cikini Raya No. 58 Menteng, Jakarta Pusat, dengan beberapa kali terjadi pergantian PP KPI dari hasil Munas I sampai Munas V KPI, dan berlanjut di Munaslub KPI tahun 2001.

Sebelum-belumnya kinerja PP KPI bisa disebut baik-baik saja. Kantor KPI di Cikini sangat terbuka untuk kehadiran para pelaut, karena memang gedung KPI Cikini itu sudah menjadi Rumah Besar Pelaut Indonesia.

Pasca Munaslub 2001 sampai saat ini pasca KLB 2017, gedung KPI Cikini sudah tertutup untuk kehadiran para pelaut dengan ada oknum penjaganya yang terkesan kurang ramah jika ada pelaut yang ingin bertemu PP KPI.

Bahkan setelah Sekjen rangkap Bendahara KPI Mathias Tambing yang dari hasil KLB 2017 terpilih menjadi Presiden KPI, telah menempatkan kantor hukumnya didalamnya dasar kantor KPI. Maka segala apa yang menjadi kepentingan pelaut untuk menghadap Presiden KPI Mathias Tambing atau Sekjen rangkap Bendahara KPI I Dewa Nyoman Budiase, diberi penugasan harus melalui pengacara yang ada di kantor hukum Mathias Tambing sebelum menemui Mathias atau Budiase.

Ini terjadi ketika kasus perbuatan tidak menyenangkan yang menimpa Herman Abimayu akan dilakukan olah TKP petugas Polres Metro Jakarta Pusat dan yang ditemani beberapa orang pelaut tapi gagal karena terlapornya tidak berada ditempat. Justru saat Herman Abimayu dan kawan-kawannya akan menemui Presiden KPI Mathias Tambing di ruang kerjanya, dihadang oleh pengacara kantor hukum Mathias dengan pertanyaan yang sangat mengusik perasaan pelaut yang empunya Gedung KPI Cikini tersebut. Ini ‘kan sifat kejahatan yang luar biasa digunakan oleh PP KPI.

Itu sebab Pelaut KPI bertekad untuk memperjuangkan penyelamatan organisasi KPI harga mati bukan tanpa dasar alasan, dan tanpa ada muatan yang terkandung menjadi kepentingan terselubung.

“Oleh karena itu kami, Pelaut KPI, mengharapkan kepada para sahabat pelaut Indonesia yang sangat kami banggakan. Mohon jangan salahkan organisasi KPI apalagi menebar kebencian. Mari kita bersama-sama tuntut KLB KPI untuk segera melengserkan PP KPI yang presidennya Mathias Tambing yang bukan pelaut, yang berkuasa unlimited selama 19 tahun. Dibawah otoriteriannya kemudian berdampak nama baik organisasi serikat pekerja pelaut KPI rusak parah. Tidak ada lagi yang perlu menjadi pertimbangan, tuntutan regenerasi kepengurusan KPI baru harus diwujudkan agar KPI sebagai Indonesian Seafarers Union ke depan menjadi sarana yang kuat dan tangguh untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya. Ini sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, pungkas Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri.

Komentar

News Feed