oleh

Joker Menyelinap, Yasona Mesti Tanggung Jawab

-Hukum-6.466 views

Berkeadilan.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, terpidana kasus Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra sudah tidak masuk daftar pencarian orang (DPO) Interpol sejak 2014.

Artinya, Djoko Tjandra bisa saja masuk ke Indonesia tanpa halangan karena sudah tak lagi berstatus sebagai buruan interpol.

“Beliau, menurut Interpol, sejak 2014 sudah tidak lagi masuk dalam DPO. Jadi kalau seandainya, ini beranda-andai ya. Seandainya dia masuk (ke Indonesia) dengan benar, dia enggak bisa kami halangi karena tidak masuk dalam red notice,” kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menanggapi pernyataan Yasona, Hari Purwanto Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) merasa heran. Sebab, menurutnya Yasona seolah meremehkan fakta Djoko Tjandra alias Joker bisa menyelinap masuk RI di saat status buron.

“Persoalannya bukan soal cekal yang tidak berlaku atau pun status red notice yang dicabut. Tetapi bagaimana Joker bisa masuk ke teritori Republik Indonesia tanpa terdeteksi. Padahal, dia sudah buron sejak 2012,” ujarnya.

Artinya secara teknis, dia sudah tidak punya paspor yang resmi, kecuali ada yang membuatkan.
Hari juga menyoroti status Menteri Hukum dan HAM sebagai Central Authority. Dengan predikat ini Yasona merupakan wakil negara dalam negosiasi soal hukum dengan negara lain. Dalam kapasitas ini, mestinya Yasona justru intens memonitor gerakan Joker, sebab sejak 2016 jejak Joker sudah tercium di Papua Nugini dan telah dilakukan negosiasi antara pemerintah RI dan pemerintah PNG.

Yasona memiliki dua tanggung jawab yang saling berkait dan berkelindan untuk mencekal dan memastikan buronan Djoko Tjandra tertangkap.

“Terutama jika memasuki wilayah RI,” katanya.

Sekedar membuang kesalahan ke red notice yang kadaluwarsa justru menunjukkan dia tidak kompeten dalam bekerja selaku central authority. Sudah waktunya central authority melekat di Jaksa Agung sebagai penegak hukum.

Di saat yang sama dia justru memberikan gambaran betapa buruknya pengawasan keimigrasian sehingga sosok Jokes bisa menyelinap masuk RI. Situasi ini kan lebih buruk lagi, kalau ternyata Jokes masuk menggunakan paspor RI.

“Mungkin sudah waktunya Presiden mengevaluasi kompetensi Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM,” tandas Hari. []

Komentar

News Feed