Berkeadilan.com – Kepala Bidang Organisasi dan Keanggotaan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), Gunung Hutapea menilai bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan pendidikan moral pancasila di kurikulum pendidikan nasional.
Pandangan ini muncul saat Pemuda Pancasila menggelar Musyawarah Besar VIII Tahun 2009, Musyawarah Besar IX Tahun 2014 dan Musyawarah Besar X Tahun 2019, yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran.
“Secara tegas menyerukan dimasukkan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kedalam Kurikulum Sistim Pendidikan Nasional,” kata Gunung dalam siaran persnya, Senin (29/6/2020).
Gunung menyampaikan, bahwa semenjak pendidikan moral pancasila (PMP) dicabut dari kurikulum pendidikan nasional, justru akan mengancam eksistensi pancasila dalam perspektif masing-masing generasi bangsa Indonesia.
“Sejak semula penghapusan (PMP) dari Kurikulum Sistim Pendidikan Nasional adalah keputusan yang sangat gegabah tanpa alasan yang tidak jelas. Dalam pandangan dan kajian Ormas Pemuda Pancasila, penghapusan itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Selanjutnya, Gunung juga memandang bahwa di dalam perenungan para pimpinan ormas Pemuda Pancasila, akhirnya telah mengambil Keputusan pada Musyawah Besar VIII Tahun 2009 melakukan reorganisasi dan revitalisasi Ormas Pemuda Pancasila dengan membentuk perangkat-perangkat, seperti; Satuan Siswa, Pelajar Dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila, Srikandi Pemuda Pancasila, Lembaga Penyuluh Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila, Lembaga Buruh Dan Pekerja Pemuda Pancasila yang diperuntukkan sebagai wadah Persemaian nilai-nilai ke-Indonesia-an sekaligus sebagai wadah pemberdayaan untuk menjadi kader bangsa yang akan berperan dalam mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Sebagaimana digagas oleh para pendiri, pahlawan dan syuhada bangsa yang mengorbankan jiwa dan raganya,” imbuhnya.
Untuk mewujudkan niat baik itu, Gunung juga menyebut bahwa Pemuda Pancasila pun sudah melakukan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah membangun komunikasi lintas organisasi.
“Ormas Pemuda Pancasila melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun Kelompok atau organisasi lainnya untuk menjalin kerja sama,” terangnya.
“Itulah bhakti ormas Pemuda Pancasila atas panggilan rasa tanggungjawab bagi perjalanan sejarah dan pembangunan nasional,” sambung Gunung.
Oleh karena itu, ia pun meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) responsif terhadap persoalan tersebut, apalagi dalam kaitan dengan falsafah bangsa Indonesia.
“Sudah selayaknya (MPR) lebih intensif dan progresif untuk mengantisipasi permasalahan yang sedang berkembang saat ini,” tutupnya. [JIB]
Komentar