SUMATERA SELATAN, Berkeadilan.com – Guna mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada masa kemarau tahun ini, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan dan Kapolda Jambi berkomitmen membuat posko Bersama pada pusat rawan Karhutla yakni di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba) yang berbatasan dengan wilayan Provinsi Jambi.
Persiapan pembentukan Posko tersebut dilakukan oleh Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri dan Kepolda Jambi Firman Santyabudi disela-sela kunjungan Heri ke Mapolda Jambi, Sabtu (27/6). Dalam kesempatan tersebut Heri mendapatkan penjelasana tentang aplikasi Asap Digital dan peralatan kelengkapan dalam penggakan hukum (Gakkum) Karhutla.
Kapolda Sumsel Eko Indra Heri mengungkapkan pihaknya perlu bersinergi dengan Polda Jambi dalam menghadapi Karhutla yang biasaya terjadi saat musim kemarau. Mengingat beberapa daerah secara geografis dekat dengan Provinsi Jambi namun berada dala wilayah hukum Polda Sumsel maka pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Jambi. “Sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Pada Jadi Polda Jambi akan memfasilitas personel Polda Sumsel untuk menggunakan Bersama di Polda Jambi,” ungkap Eko Indra.
Usai bertemu dengan Kapolda Jambi, Eko Indra yang ditemani oleh Irwasda Polda Sumsel Kombespol M. Indra Gautama dan Dir Krimum Hisar Siagaan langsung meninjau wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin dan menerima penjelasan dari pihak terkait tentang berbagai kejadian Karhutla tahun sebelumnya, yakni dari jajaran Pemerintahan Kabupaten Muba. Pada Jum’at (26/6) Irjen Indra Heri juga melakukan pengecekan kesiapan Polres Ogan Ilir dengan melihat inovasi Polres Ogan IIir medesain sepeda motor dinas menjadi alat bantu pemadaman Karhutla. Sepeda Motor Dinas Polisi didesain menjadi motor patrol yang bisa mengeluarkan air untuk menghentikan api.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, Selasa (23/6) menegaskan kembali upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus terus dilakukan. Persiapan terhadap hal tersebut sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.
“Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini jangan lupa kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan,” ujarnya mengawali pengantar rapat.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh Presiden menyebut, sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang. Dalam laporan tersebut, sebanyak 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di bulan April, 38 persen di bulan Mei, dan 27 persen di bulan Juni.
“Untuk itu saya ingatkan kembali, yang pertama, mengenai manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Area-area yang rawan hotspot dan update informasi ini sangat penting. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dasbor,” tutur Presiden Jokowi. []
Komentar