oleh

MUI Jogja Apresiasi Sikap Pemerintah Soal Pro Kontra RUU HIP

-Nasional-7.526 views

Berkeadilan.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamana (Menko Polhukam) Mahfud MD berdialog dan bertemu sejumlah tokoh agama, ormas dan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Gedung Pracimasono, Komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, (14/7) malam.

Dalam kesempatan ini, Menko Mahfud menyerap berbagai aspirasi sejumlah tokoh untuk menguatkan komitmen menjaga keutuhan negara. Salah satu yang dibahas dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini adalah Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Di depan tokoh agama Yogyakarta, Mahfud menegaskan, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final. Sebab berdasarkan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk merubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966.

Sikap pemerintah, lanjut Mahfud, tidak setuju jika TAP MPRS Nomor 20 tidak masuk ke dalam RUU HIP. Pemerintah juga tidak setuju jika Pancasila dikurangi menjadi trisila atau ekasila.

“Baru saja saya menyampaikan sikap pemerintah pada para ulama, MUI, NU, Muhammadiyah dan pimpinan Pondok Pesantren di DIY. Saya kira tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, kecuali mengawal agar janji dan komitmen itu dipegang oleh pemerintah dan DPR. Mari saling memahami dan saling bekerjasama untuk mencapai yang baik di dalam demokrasi yang kita bangun,” ungkap Mahfud MD di Yogyakarta, Minggu (15/6) malam.

Menanggapi paparan Menko Polhukam Mahfud MD terkait RUU HIP, Wakil Ketua PW Muhammadiyah DIY, Hamdan Hambali mengaku sejalan dengan sikap pemerintah.

Semantara itu, K.H Malik Madani yang juga Wakil Ketua Umum MUI DIY, mengapresiasi sikap pemerintah dalam merespon pro dan kontra RUU HIP.

“Dari pertemuan ini nampak bahwa pemerintah cukup menampung aspirasi masyarakat, sehingga tidak membiarkan RUU HIP ini melenggang begitu saja, dengan keberatan-keberatan dari masyatakat yang begitu masif,” ujar Kiai Malik.

“Saya kira merupakan petunjuk bagi kita bahwa pemerintah sekarang ini adalah pemerintah yang tidak otoriter, jadi tuduhan bahwa pemerintah ini otoriter, tertolak dengan kenyataan yang kita peroleh dari pertemuan pada malam hari ini,” tandas Kiai Malik.

Selain Wakil Ketua MUI, Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU DIY, Fahmy Akbar Idries turut mengapresiasi sikap pemerintah.

“Pertama saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah yang sudah memberikan gamblang melalui Prof. Mahfud, bahwa ternyata pemerintah juga baru menerima draf dari parlemen. Kedua, dijelaskan dengan tegas bahwa pemerintah menolak dua isu utama yang menjadi diskursus di publik, yaitu terkait dengan belum masuknya TAP larangan ideologi Komunisme dan mengenai Pancasila yang diperas menjadi trisila atau ekasila. Dengan demikian keberatan dari masyarakat langsung diterima oleh pemerintah dan langsung disikapi,” papar Fahmi.

Komentar

News Feed