oleh

Forum DKI Nilai Mendag Agus Suparmanto Layak Dicopot, Ini Alasannya

-Ekonomi-4.770 views

Jakarta, Berkeadilan.com – Presiden Joko Widodo dinilai harus mengubah paradigma Kabinet Indonesia Maju pasca pandemi Covid-19.

Koordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (Forum DKI), Bandot DM menyatakan, saat melantik Kabinet Indonesia Maju (KIM), Joko Widodo menggunakan pendekatan yang sangat konservatif.

“Saat itu posisi Indonesia dan Jokowi ada di atas angin,” kata Bandot, Senin (11/5/2020).

Karenanya ia melihat Jokowi menggunakan asumsi stabilitas politik (koalisi) dan ketersediaan sumber daya (investor luar negeri) yang memadai sebagai dasar membentuk Kabinet.

“Ditambah lagi, keberhasilan sektor infrastruktur yang tinggal diteruskan saja di periode ke dua. Tak heran jika komposisi KIM sangat kompromistis dan partai-sentris,” katanya.

Namun, lanjutnya, pandemi Covid-19 membalikkan skema Kabinet Indonesia Maju tersebut. Keadaan yang diharapkan ceteris paribus, faktanya dunia sama sekali berubah.

“Virus yang mulai dikenal pada Desember 2019 lalu tak perlu lama untuk membalikkan tatanan dunia. Sebulan kemudian, virus ini melumpuhkan perekonomian dunia hingga saat ini. Kita pun tak lepas dari serbuan badai Covid-19 ini,” ucapnya.

Sejak ditemukan pasien pertama pada awal Maret, katanya, Pemerintah sudah menginisiasi sejumlah upaya pencegahan. Hingga akhirnya memutuskan untuk melaksanakan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Dampak secara ekonomi bisa ditebak, krisis mengancam. Kita melihat ada tren kenaikan harga bahan pokok sejak awal Maret. Komoditas gula saja, selain harganya melambung hingga sempat menyentuh angka Rp 20.000 perkilo atau naik di atas HET pemerintah sebesar Rp 12.500, persediaan di pasar pun langka,” ungkap Bandot.

Menteri Perdagangan menyikapi hal itu dengan melakukan serangkaian sidak ke pabrik gula sembari menjanjikan harga gula akan segera turun.

“Rupanya Mendag mengandalkan realokasi gula rafinasi industri menjadi konsumsi sebesar 250 ton,” tuturnya.

Namun, sejak ada kebijakan menambah kuota gula rafinasi konsumsi pada akhir Maret lalu, perkembangan harga gula belum turun signifikan. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 8 Mei 2020 mencatat harga gula lokal masih di kisaran Rp 17.850 dan gula premium Rp 18.200.

“Padahal, surat tugas yang dikeluarkan oleh Mendag tanggal 26 Maret 2020 seharusnya berdampak positif. Paling tidak 50% atau 125 ribu ton sudah bisa digelontorkan ke pasaran dan sampai ke publik dengan harga eceran tertinggi Rp 12.500/kg,” katanya.

Bandot menilai kegagalan Mendag Agus Suparmanto mengendalikan komoditas gula ini berbahaya, mengingat sejumlah komoditas pokok pun mengalami tren kenaikan harga serupa. Apalagi bulan ini juga sedang masa puasa dan jelang Lebaran dimana harga bahan pokok secara alamiah akan naik.

“Ditambah faktor pandemi Covid-19, maka sejumlah komoditas selain harga melambung, pasokan juga bakal berkurang. Jika Mendag tidak memiliki formula yang tepat atau gagal mengantisipasi pasar, maka rakyat terancam krisis pangan yang nyata,” jelasnya.

Maka, Bandot mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait pernyataan untuk menyesuaikan kehidupan dengan kondisi saat ini alias hidup normal dengan cara baru (new normal).

Menurutnya, dalam rangka menghadapi New Normal ini yang paling pertama harus ditinjau oleh Presiden justru komponen dan komposisi kabinetnya.

“Apakah dengan kondisi new normal kini, komposisi Kabinet Indonesia Maju yang sekarang ini masih relevan?,” katanya.

Pertanyaan berikutnya, kata Bandot, apakah Menteri Perdagangan yang tidak bisa menstabilkan harga gula dalam sebulan ini masih relevan? Bagaimana antisipasi pemerintah menghadapi ancaman krisis pangan jika Presiden tidak dibantu oleh Menteri Perdagangan yang memiliki kapasitas dan kemampuan mengendalikan pasar.

“Di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 ini, Jokowi wajib dibantu oleh Menteri Perdagangan yang sosoknya bisa diterima oleh pasar dan memiliki jejaring komoditas, terutama bahan pokok di dalam dan luar negeri,” pungkasnya. []

Komentar

News Feed