oleh

Bahas Dampak Covid-19, Wartawan Banten Inginkan Ada Kebijakan Soal Industri Media

SERANG, Berkeadilan.com – Sekelompok wartawan online Provinsi Banten melakukan dialog virtual via zoom terkait dampak pandemi Covid-19. Dalam kesempatan tersebut, para wartawan menyepakati bahwa harus diadakannya pembahasan lebih lanjut mengenai dampak covid-19 pada industri media oleh Dinas Kominfo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten dalam agenda rapat kerja.

“Diskominfo Banten dan DPRD PRovinsi Banten agar menerima aspirasi pelaku dan industri media ini serta membahasnya dalam kesempatan rapat kerja,” kata Maksuni Husen, Penanggungjawab Kabar Banten.

Berbicara soal dampak mengenai pandemi yang satu ini memang sangat luas, tidak terkecuali beberapa sektor yang dikecualikan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pembatasan Sosial Berskal Besar (PSBB). Hal ini juga berdampak pada profesi jurnalis yang nyaris tak memiliki kepastian, terutama media-media online yang ada di daerah baik dalam melakukan kerja jurnalistik maupun mengenai distribusi iklan.

Selain itu, para wartawan media online juga mengalami kendala dalam melakukan kerja jurnalistis terutama kesulitan untuk memperoleh informasi. Disisi lain pemerintah juga membutuhkan kanal untuk menyampaikan informasi mengenai Covid19 kepada publik.

Berkaca dari fenomena jauh sebelum Covid-19, Pemerintah Provinsi tidak memberikan porsi yang wajar terhadap media Online. Anggaran untuk Media Campaign (sosialisasi program pemerintah) sangat kecil yakni Rp. 2,4 Miliar dengan distribusi yang dinilai tidak jelas.

Meskipun demikian, dalam kondisi memprihatinkan para wartawaan tetap melakukan kerja-kerja kemanusiaan tersebut. Karena mereka yakini memberikan Informasi mengenai Covid – 19 adalah sama artinya menyelamatkan banyak nyawa dan itu adalah misi kemanusiaan.

Penanggung Jawab Kabar Banten Maksuni Husen menjelaskan bahwa saat ini Para wartawan juga sedang berusaha melakukan terobosan untuk mengatasi persoalan, tetapi menurut wartawan senior itu pemerintah juga harus melakukan pembinaan karena kegiatan insutri media juga sama-sama mengurangi pengangguran.

“Teman-Teman harus membuat terobosan agar tidak bergantung terhadap APBD. Namun demikian dalam rangka mencapai tersebut, pemerintah hendaknya memberikan pembinaan. Karena pada prinsipnya Industri media juga sama memiliki peran mengurangi pengangguran. Terlebih kue iklan di daerah adalah masih bertumpuk di Pemerintahan,” ujar Maksuni.

agar tidak bergantung terhadap APBD. Kendati demikian dalam rangka mencapai tersebut, pemerintah hendaknya memberikan pembinaan. Karena pada prinsipnya Industri media juga sama memiliki peran mengurangi pengangguran. Terlebih kue iklan di daerah adalah masih bertumpuk di Pemerintahan. (AM/BHI)

Komentar

News Feed