oleh

GSBI Jogja Buka Posko Pengaduan Hak Buruh Akibat Pandemik Korona

-Polhukam-17.013 views

Berkeadilan.com – Ketua DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) D.I Yogyakarta, Fandy Atmajaya S menyampaikan bahsa pihaknya telah membuka posko pengaduan yang ditujukan kepada para pekerja / buruh yang mana hak-hak mereka juga terdampak karena pandemik Covid-19 (Korona).

Salah satu dampak yang diakibatkan karena virus Korona adalah adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

“Menyikapi situasi terjadinya gelombang PHK khususnya di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta, maka DPD GSBI D.I Yogyakarta membuka posko pengaduan untuk buruh yang terdampak Covid-19,” kata Fandy dalam siaran persnya yang diterima Berkeadilan.com, Selasa (21/4/2020).

Disampaikan Fandy, kelas buruh merupakan kelas yang terdampak langsung oleh sistem produksi yang menghisap memiliki kerentanan yang cukup tinggi di tengah pandemi global seperti hari ini termasuk di Indonesia. Apalagi situasi sekrusial ini tidak kunjung adanya regulasi yang tegas dari pemerintah pusst.

“Tidak adanya kebijakan di rezim Jokowi yang menjamin kehidupan buruh dari pemerintah Indonesia semakin memantapkan posisi kelas buruh sebagai kelas yang terhisap dari berbagai aspek,” ujarnya.

Aspek yang disebut Fandy itu antara lain ; aspek upah, serta jaminan sosial bagi keluarga buruh tersebut.

Selanjutnya dapat dilihat di dalam tidak dikeluarkannya aturan yang berpihak kepada buruh yang mengakibatkan sampai detik ini buruh di Indonesia masih bekerja dan pengusaha tidak menutup pabriknya.

Akibat dari proses produksi yang terus berjalan, pengusaha pun akhirnya harus mem-PHK ratusan bahkan ribuan buruhnya dari pabrik tempat bekerja dan sisanya dirumahkan tanpa dibayar penuh.

Bahkan di dalam catatan yang dimilikinya, setidaknya ada total jumlah buruh yang kena PHK dan dirumahkan per 14 April 2020 adalah sebesar 2,8 juta yang terdiri dari pekerja formal dan informal.

“Berdasarkan data terakhir pada tanggal 9 April 2020 di D.I Yogyakarta terdapat 14.529 buruh yang di-PHK, putus kontrak, dan dirumahkan,” paparnya.

Sebanyak 14.055 adalah pekerja formal dan 474 lainnya adalah pekerja informal. Di sektor formal sebagian pekerja yang di-PHK merupakan pekerja di industri perhotelan dan pariwisata. Sebanyak 8.000 pekerja yang di-PHK, dirumahkan, dan diputus kontrak di wilayah Kabupaten Bantul, 7.806 diantaranya dirumahkan, 178 di-PHK dan 30 orang diputus kontrak.

“Data ini baru akumulasi dari kelas buruh asal Bantul yang bekerja di Kabupaten Bantul dan belum termasuk kelas buruh asal Bantul yang bekerja di luar wilayah Kabupaten Bantul,” sambungnya.

Di sisi lain, Fandy menyampaikan bahwa solusi yang dihadirkan Presiden Joko Widodo melalui Perppu, yang menganggarkan jaminan sosisal lewat kebijakan pengaman sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari rakyat pekerja, serta tidak menjawab masalah konkret buruh dan rakyat pekerja.

Sebab solusi yang diberikan Presiden lewat kebijakan tersebut dijlakan dalam skema seperti Program Keluarga Harapan yang hanya memberikan bantuan sebesar Rp 300.000- Rp 350.000 per Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya.

“Bantuan sebesar itu tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar sebuah keluarga pekerja dalam sebulan apalagi jika wilayah atau daerah tempat dia tinggal diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” tandasnya.

Begitupun juga dengan skema Kartu Pra Kerja bagi pekerja yang ter PHK atau bagi pengganguran, insentif sebesar Rp 600.000 perbulan sangat tidak mungkin untuk bisa mencukupi kebutuhan dasar rakyat di tengah harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi.

Oleh karens itu, bagi kaum buruh atau pekerja yang terkena PHK tanpa mendapatkan kompensasi, dirumahkan tidak dibayar upah, tidak mendapat upah/THR dan masalah perburuhan/Ketenagakerjaan lainnya, agar segera melaporkan dan membuat aduan agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Bagi kawan-kawan buruh/pekerja/karyawan/pegawai yang ada di wilayah D.I Yogyakarta, silahkan bisa mendatangi posko DPD GSBI D.I Yogyakarta yang beralamat di kantor LBH Yogyakarta di Jl. Benowo, Prenggan, Kec. Kota Gede, Yogyakarta, DIY, Atau menghubungi via SMS, WA atau Telp ke Nomer 081225185134 (a/n. Fikri), via email dpdgsbiyogyakarta@gmail.com atau via instagram @gsbi_diy dapat juga mengisi formulir pengaduan online,” tutupnya. []

Komentar

News Feed