oleh

Surat Terbuka SDR ke Presiden untuk Evaluasi Direksi Direksi Bulog

-Nasional-16.642 views

Jakarta, 09 April 2020

Surat Nomor : ISTIMEWA/IV/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Terbuka Evaluasi Direksi Direksi Bulog

Kepada Yth,
Bapak Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di –
Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya laporan masyarakat yang terkait Perum Bulog Kami Studi Demokrasi Rakyat (SDR) hendak menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Bahwa Studi Demokrasi Rakyat (SDR) adalah kelompok aktifis prodemokrasi yang dimotori oleh aktifif 98. Kami fokus pada pendidikan demokrasi, pengawasan kinerja aparatur negara, dan upaya monitoring dan pengawasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan amanah reformasi;

2. Bahwa kami terlibat langsung dalam membongkar kasus mega korupsi Bank Century, Kasus Korupsi Bank Indonesia, serta sejumlah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara dan BUMN;

3. Bahwa BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

4. Bahwa tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik BULOG tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.
Ketiga tugas publik tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

5. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020 Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) mengumumkan status darurat dunia atas wabah Virus Corona yang sudah membunuh 212 orang di China. Dalam konferensi pers, Sekretaris Jenderal Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan, kasus infeksi di luar China jadi pertimbangan status itu diumumkan;

6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan status darurat sipil dalam penanganan virus corona (Covid-19) di Indonesia. Status tersebut diterapkan untuk membuat kebijakan pembatasan sosial atau physical distancing skala besar lebih efektif. Physical distancing memang gencar dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona di Indonesia;

7. Bahwa sesuai dengan tugas Bulog menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan seharusnya Perum Bulog sudah mempersiapkan diri menghadapi potensi krisis pangan dalam negeri akibat wabah pandemi Corona dan menyampaikan ke publik langkah langkah yang sudah diambil;

8. Bahwa alih-alih memperkuat cadagan beras untuk antisipasi krisis, Direksi Perum Bulog tak peka krisis justru memaksakan pengadaan mesin giling Rice to Rice di tengah wabah penyebaran virus Corona. Di tengah wabah mestinya direksi mengevaluasi seluruh pengadaan dan fokus pada pengadaan logistik untuk tanggap bencana.

9. Bahwa, memaksakan pengadaan di tengah situasi krisis juga mengurangi pengawasan terhadap pengadaan. Sehingga ditengarai ada upaya curang dalam pengadaan ini.

10. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Metode Evaluasi menggunakan evaluasi harga terendah dimana spesifikasi teknis dan kualitas diabaikan. Secara gamblang melontarkan kecurigaan tender sudah diatur untuk memenangkan produk merk Yongxiang dari Hubei, Tiongkok. Ditambah salah satu tenaga ahli Bulog merupakan pengusaha beras dari Sumsel yang mana pabriknya menggunakan produk dengan merk yang sama.

11. Bahwa sekiranya menurut Perum Bulog pengadaan ini urgent dan penting serta tidak bisa ditunda, pihak Perum Bulog tetap bisa mengadakan lelang dengan memprioritaskan kualitas dan spek teknis, serta memberi prioritas kepada pabrikan lokal. Di samping pabrikan lokal banyak yang memproduksi, di tengah situasi krisis seperti ini pengadaan dalam negeri akan menyokong perekonomian dalam negeri;

Dalam rangka sinkronisasi penanganan krisis dan tetap menjalankan Pemerintahan yang Baik, kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Presiden menangani kasus yang kami laporkan tersebut.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Hormat Kami,
STUDI DEMOKRASI RAKYAT
– SDR –

Hari Purwanto
DIREKTUR EKSEKUTIF

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, di Jakarta;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19, di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, di Jakarta;
6. Ketua Komisi VI DPR Republik Indonesia, di Jakarta;
7. Arsip.

Komentar

News Feed