oleh

Pemerintah Sedang Pusing Sama Dana Kesehatan Rakyat

-Polhukam-6.519 views

Jakarta, Berkeadilan.com – Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Yulius Carlos Wawo menilai bahwa pemerintah sebenarnya sedang dipusingkan dengan dana untuk menjamin kesehatan rakyatnya di tengah wabah Covid-19.

Hal ini dikatakan pria yang karib disapa Wawo dengan melihat gelagat pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggunakan Undang-undangan Darurat Sipil dalam mengatasi pandemi tersebut.

“Wacana Pemerintah mengambil langkah akan (menggunakan) UU Darurat Sipil semakin memperlihatkan bahwa Pemerintah tidak punya dana untuk menjaga kesehatan masyarakat,” kata Wawo dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Sejauh hematnya, seharusnya pemerintah cukup menggunakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk menyikapi pandemik Covid-19 itu.

“Seharusnya dalam penanganan wabah atau pandemi menggunakan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” ujarnya.

Wawo menjelaskan bahwa di dalam pasal 4 UU No 6 Tahun 2018 ini dikatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan kesehatan”. Ini kemudian dilanjutkan dengan pasal 6 UU No 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”.

Serta dilanjutkan dengan pasal 8 UU No 6 Tahun 2018 yaitu “Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina”.

“Dari beberapa pasal di atas yang berada di dalam UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan memang mewajibkan Pemerintah untuk mengurus kebutuhan dasar, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak karantina kesehatan, sehingga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit,” jelasnya.

Kemudian di dalam pemikiran rasionalnya, bahwa ketika pemerintah malah memilih menggunakan UU Darurat Sipil yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 23 tahun 1959 justru salah kaprah. Padahal jika ditelisik lebih jauh, UU tersebut tidak bisa dirujukkan untuk mengatasi sebuah persoalan secara spesifik.

“UU Darurat Sipil Tahun 1959 tidak mempunyai spesifikasi khusus untuk menangani permasalahan melawan pandemi atau wabah penyakit karena UU darurat Sipil Tahun 1959 disatukan dengan darurat Militer, dan keadaan darurat perang sehingga isi di dalam UU tersebut mengarah kepada keadaaan untuk mempersiapkan perang atau mempersiapkan konflik,” papar Wawo.

Apalagi di dalam keputusan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama jajaran penyelenggara pemilu yakni Bawaslu, KPU dan DKPP di Komisi II DPR RI, disepakati adanya realokasi anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Selain itu sudah ada kesepakatan untuk mengalihkan dana untuk pilkada serentak Tahun 2020 untuk dana melawan pandemi Virus Corona,” imbuhnya.

Namun jika realokasi anggaran Pilkada serentak 2020 sudah digelontorkan untuk mengatasi penyebaran wabah Covid-19, sementara pemerintah masih tetap memilih UU Darurat Sipil, maka jelas bisa dilihat sebenarnya negara sedang tidak punya duit.

“Inilah kenyataan yang harus diterima masyarakat Indonesia bahwa Pemerintah tidak punya dana untuk menyelenggarakan karantina kesehatan,” tegas Wawo.

UU Darurat Sipil Bisa Jadi Alat Pemerasan Pada Rakyat

Di sisi lain, Wawo juga mempertanyakan mengapa pemerintahan Jokowi lebih sayang duit infrastruktur dibanding untuk mengakomodir kesehatan rakyatnya sendiri.

“Menjadi suatu keprihatinan bahwa pembahasan proyek-proyek infrastruktur masih belum ditunda tetapi tetap dilanjutkan serta ada gelagat dari Pemerintah yang mau menarik lagi dana dari masyarakat sesuai pernyataan Menteri Keuangan yang mengusulkan adanya donasi dari masyarakat untuk biaya melawan pandemi virus Corona,” sesalnya.

Tidak hanya itu saja, Wawo yang juga mengaku aktivis Milenial itu juta mengkhawatirkan dampak negatif dari penggunaan UU Darurat Sipil itu.

“Sangat dikhawatirkan bahwa jika darurat sipil diberlakukan, Pemerintah akan menggunakan ini untuk menarik dana dari masyarakat dengan dalih melawan pandemi virus Corona,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Wawo pun menilai bahwa pemerintah sebaiknya tidak ngotot menggunakan UU Darurat Sipil untuk menyikapi pandemi Covid-19. Namun jika tetap digunakan, ia mengajak masyarakat untuk melawannya.

“Wacana Pemerintah menggunakan darurat sipil harus diprotes masyarakat. Dan jika nanti dikeluarkan harus digugat di pengadilan Tata Usaha Negara,” tutupnya.

Komentar

News Feed