oleh

BEM se-DKI: Omnibus Law Jadi Solusi Ekonomi dan Politik

JAKARTA – BEM se-DKI mengaku optimis Omnibus Law yang tengah digodok pemerintah dan DPR menjadi solusi untuk ekonomi dan politik dalam negeri. Terlebih dengan kondisi ekonomi tanah air saat ini yang melemah akibat virus Corona atau Covid-19.

Menurut perwakilan BEM FE UBK Raja Butar-Butar, RUU ini harus benar-benar dibahas secara bersama semua stakeholder atau pihak terkait.

“Jika Omnibus Law kita bahas bersama, maka saya jamin, Omnibus Law akan menjadi solusi di bidang ekonomi jika di bidang ekonomi dan politik di bidang politik,” kata Raja.

Demikian disampaikannya saat jumpa pers jumpa pers “RUU Omnibus Law: Langkah Menuju Percepatan dan Akselerasi Ekonomi Sosial” di Restoran Mas Miskun Salemba, Senen, Jakarta Pusat, 26 Maret 2020.

Raja Butar-butar menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi setiap stakeholder yang berperan dalam pembahasan Omnibus Law ini. Kendati demikian, kata dia, hal yang wajar hidup di negara demokrasi ada beberapa kelompok yang melakukan aksi turun kejalan untuk melakukan penolakan.

Namun, dibalik penolakan tersebut, Raja berpesan agar kelompok buruh yang melakukan penolakan tersebut berdiskusi dan mencari solusi bersama dengan pemerintah.

“Saya mendengarnya belum ada satu forum teman-teman yang melakukan penolakan ini berdiskusi dan mencari solusi dengan Pemerintah. Itu letak permasalahannya,” sambung Raja lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Presma STMIK Jayakarta Parmadi lebih menyarankan agar pemerintah melibatkan unsur mahasiswa dari berbagai fakultas khususnya fakultas hukum untuk membahas polemik RUU Omnibus Law tersebut.

“Saran saya, kepada pemerintah coba di undang mahasiswa dari berbagai fakultas untuk membahas ini. Kalau pemerintah mampu menjelaskan dan ataupun membantah terkait polemik yang terjadi, saya yakin ini mulus-mulus saja kok,” bebernya.

Sementara Perwakilan BEM Universitas Jakarta Gokma Frans meminta agar kelompok buruh tidak terlalu banyak berspekulasi terkait dampak RUU Omnibus Law apalagi belum masuk dalam tahapan penggodokan DPR RI.

“Jadi jangan terlalu berspekulasilah,” tutupnya.

Komentar

News Feed