oleh

Serikat Buruh Internasional Dukung Pekerja Indonesia Hentikan RUU Cipta Kerja

-Nasional-9.169 views

Berkeadilan.com – Konfederasi Serikat Buruh Internasional – Asia Pasifik (ITUC-AP) menyatakan bahwa mereka mendukung langkah buruh Indonesia untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Kami menyatakan dukungan penuh kepada kaum pekerja di Indonesia, khususnya kepada afiliasi ITUC-AP di Indonesia yakni KSPI dan KSBSI dalam perjuangan mereka menghentikan usulan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pasifik, Shoya Yoshida di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Perlu diketahui, bahwa Konfederasi Serikat Buruh Internasional – Asia Pasifik (ITUC-AP) merupakan organisasi perwakilan lebih dari 60 juta anggota dari 59 konfederasi serikat buruh atau serikat pekerja nasional yang berafiliasi di 34 negara dan wilayah di wilayah Asia dan Pasifik.

Sejak Oktober 2019, ITUC-AP telah memantau dengan seksama masalah ketenagakerjaan di Indonesia ketika Presiden Joko Widodo mengusulkan untuk merampingkan hukum Indonesia yang tumpang tindih menjadi dua RUU Omnibus tentang Cipta Kerja dan Perpajakan, dengan tujuan utama untuk menarik investasi asing dengan memastikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja.

Shoya mengatakan bahwa pihaknya mengetahui jika usulan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2020 ditentang secara luas oleh kaum Buruh di Indonesia dan mendapatkan kecaman keras, hal ini karena dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan serikat buruh atau serikat pekerja yang ada.

Sementara itu berdasarkan hasil kajiannya, ITUC-AP berpendapat bahwa RUU Cipta Kerja memiliki dampak yang membuat nasib buruh akan jauh lebih fleksibel, dan ini meresahkan.

“Sesuai RUU yang ada saat ini, analisis kami menunjukkan bahwa RUU Omnibus Cipta Kerja akan mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar dan mengurangi kesejahteraan buruh atau pekerja secara signifikan,” ujarnya.

Ia memberikan kesimpulan, bahwa RUU Cipta Kerja yang menjadi bagian dari program Omnibus Law dapat dibagi menjadi 6 (enam) ulasan.

1. Usulan RUU Omnibus Law ini berisiko melemahkan upah minimum.

Dalam RUU Cipta Kerja, Shoya menilai regulasi yang diusulkan pemerintah Indonesia itu akan menghilangkan acuan upah minimum di tingkat kota atau kabupaten dan sektoral, dan hanya mengacu pada upah minimum provinsi. Tingkat upah minimum akan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, bukan berdasarkan dari biaya hidup sebenarnya.

“Pengaturan upah akan menjadi hak prerogatif gubernur provinsi, di mana ini bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum, yang membutuhkan mekanisme penetapan upah minimum melalui mekanisme tripartit,” jelasnya.

Kemudian masalah sanksi tegas terhadap pengusaha karena tidak mematuhi tingkat upah minimum juga akan melemah secara signifikan dalam RUU Cipta Kerja itu.

Undang-undang yang berlaku saat ini yakni UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menetapkan hukuman hingga 4 tahun penjara dan atau pembayaran denda hingga Rp 400 juta rupiah bagi perusahaan yang nakal.

“Namun Omnibus Law akan menghapus hukuman ini serta hukuman karena keterlambatan pembayaran upah yang tidak memiliki justifikasi yang benar,” imbuhnya.

Selain itu, usaha mikro-kecil dan menengah, yang merupakan mayoritas usaha di Indonesia, dapat dibebaskan dari kewajiban membayar upah minimum buruh/ atau pekerjanya.

2. Ketentuan penting terkait pembayaran pesangon akan dihapus.

ITUC-AP menilai juga bahwa RUU Cipta Kerja juga akan mempermudah perekrutan dan pemecatan buruh atau pekerja oleh pengusaha atau pihak pemberi kerja, dan pada saat yang sama merampas kesejahteraan yang signifikan dari buruh/pekerja.

“Misalnya, buruh atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak akan lagi mendapatkan manfaat dari uang pesangon,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk kategori buruh atau pekerja lain yang kehilangan uang pesangon adalah mereka yang termasuk buruh atau pekerja yang diberhentikan sebagai bagian dari prosedur penghematan atau buruh dan pekerja yang diberhentikan karena sakit yang berkepanjangan dan kecelakaan kerja.

3. UU Omnibus juga akan menghapus batasan terhadap penggunaan berlebihan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang bersifat permanen.

Saat ini, undang-undang tidak mengizinkan pengusaha untuk mempekerjakan buruh atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kerja kontrak selama lebih dari dua tahun untuk pekerjaan yang sifatnya permanen. Namun, ketentuan tersebut akan dihapuskan jika RUU Omnibus ini disahkan.

“Ini akan mendorong pengusaha untuk terus-menerus mempertahankan pekerja dengan kontrak yang tidak menjamin keamanan kerja,” jelas Shoya Yoshida.

4. Undang-undang Omnibus akan menghapus batasan untuk outsourcing buruh/pekerja dan perlindungan skema kesehatan dan pensiun.

Saat ini, outsourcing hanya diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan yang bukan bagian dari bisnis inti perusahaan. Namun, jika perubahan yang diusulkan disahkan, maka tidak akan ada lagi hambatan bagi pengusaha untuk melakukan outsourcing di semua kegiatan usaha mereka, yang menjadikan buruh atau pekerja tidak memiliki keamanan kerja seperti buruh/pekerja bekerja dengan dasar per jam dst.

“Akibatnya, banyak pekerja tidak akan terlindungi dari skema perlindungan asuransi kesehatan dan pensiun,” tambahnya.

5. Undang-undang Omnibus akan menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan.

Sementara batas 40 jam kerja per minggu dipertahankan dalam UU Omnibus, batasan harian akan dihapus. Jam kerja maksimum yang diperbolehkan akan meningkat, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan.

6. Konsultasi dengan serikat buruh atau serikat pekerja akan dihapus.

Persyaratan untuk berkonsultasi dengan serikat buruh atau serikat pekerja guna meminimalkan hilangnya pekerjaan dan mengambil langkah-langkah demi mengurangi dampak buruk dari pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi restrukturisasi akan dihapus.

ITUC-AP menilai bahwa setiap amandemen yang diusulkan dalam RUU ini seharusnya tidak boleh mengurangi hak dan manfaat yang sudah dijamin oleh peraturan dan perundang-undangan.

Karena mengurangi standar ketenagakerjaan hanya akan mendorong penyebaran pekerjaan berupah rendah, pekerjaan rentan dan menghambat suatu negara dalam mengembangkan pekerjaan dengan keterampilan tinggi yang lebih stabil.

Atas dasar itu semua, Shoya Yoshida meminta agar pemerintah menarik RUU Cipta Kerja dan melakukan evaluasi secara memyeluruh, termasuk dengan menjaring saran dari stakeholder yang terkait dengan regulasi yang diusulkan itu.

“Oleh karena itu, ITUC-AP mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut RUU Omnibus yang diusulkan dan menyerukan konsultasi terbuka dan konstruktif dengan mitra sosial dalam menyusun RUU yang diusulkan tersebut,” tegasnya. [RED]

Komentar

News Feed