oleh

FSPMI Cilegon, Buruh Masih Konsolidasi Lawan Omnibus Law RUU Ciptaker

Berkeadilan.com – Perlawanan terhadap rencana pemerintah dalam omnibus law di RUU Cipta Kerja masih diprotes oleh elemen buruh di Indonesia, salah satunya adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Bahkan hari ini mereka sampai melakukan mogok kerja dan lumpuhkan industri di Banten.

Ketua FC FSPMI Kota Cilegon, Erwin Supriyadi mengatakan, bahwa para elemen buruh saat ini terus melakukan konsolidasi untuk menyatukan ritme perjuangan mereka dalam menolak RUU Cipta Kerja tersebut.

“Saat ini masih terus melakukan konsolidasi dan penyatuan kekuatan kaum buruh dalam penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang jelas-jelas merugikan kaum buruh dan hanya menjadi alat kaum pemodal untuk memeras tenaga kaum buruh,” kata Erwin dalam keterangannya, Selasa (3/3/2020).

RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga disebut Erwin mencoba untuk mengatur hampir seluruh aturan yang akan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, kaum tani, nelayan, guru, mahasiswa, pedagang kaki lima. Bahkan ia mengatakan bahwa masyarakat miskin kota bisa saja menjadi lebih miskin dari saat ini, bagi para petani dengan alasan investasi maka tanah mereka bisa saja dengan mudah dirampas oleh Penguasa.

Karena penilaian itu, Erwin meyakini bahwa dengan RUU Cipta Kerja maka negara tengah berupaya menghadirkan pengangguran-pengangguran baru.

“Jangan heran apabila nantinya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law malah memunculkan pengangguran baru karena lahan pertanian dan kerja tradisional lainnya hilang, para petani dan nelayan dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik,” ujarnya.

Kemudian, Erwin juga menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah yang merupakan eksekutif, legislatif, dan pendukungnya berdalih menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, kemudahan berusaha dan segala upaya mengelabuhi krisis ekonomi yang terjadi, ujungnya buruh lah yang menjadi tumbal dari kebijakan pemerintah yang menghamba pada kaum modal.

Negara yang seharusnya berpihak pada rakyatnya, malah dengan sombongnya menggelar karpet merah bagi pemodal untuk mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan harga murah, ekspansi Industrialisasi, privatisasi BUMN atau BUMD dan pencabutan subsisi bagi rakyat adalah bentuk penjajahan gaya baru (Neoliberalisme).

“Lahirnya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law sejak awal sudah jelas cacat formil, penghilangan kepastian kerja, kerja layak dan upah layak akan menjadikan kita budak di negeri sendiri,” imbuhnya.

Yang tak kalah menyakitkan lagi kata Erwin adalah abainya pemerintah dalam melibatkan secara aktif elemen buruh yang menjadi kelompok terdampak dari kebijakan yang segera akan dibahas oleh pemerintah bersama parlemen.

Di mana draft RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dibuat oleh Satgas Omnibus Law yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law tanpa melibatkan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan pihak-pihak yang terkena dampaknya adalah anti demokrasi dan anti kesejahteraan rakyat, alih-alih dilibatkan, Pemerintah malah berusaha mengemis kepada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh agar mengamini dan menyetujui RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 yang disahkan di Jakarta pada 7 Februari 2020 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Oleh karena itu sudah sepantasnya kaum buruh menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang tak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua FSPKEP Kota Cilegon, Rudi Syahrudin meminta agar para stakeholder yang terdampak RUU Cipta Kerja ini tidak pasif melihat upaya deregulasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.

“Menghimbau kepada seluruh rakyat, jangan berdiam diri, jangan tunggu hak dan kesejahteraan kita dirampas paksa oleh aturan-aturan yang membohongi rakyat,” kata Rudi.

Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) dengan tema Gerakan Rakyat 3320 Tolak Omnibus Law itu berlangsung dengan damai. Bahkan mereka juga diterima untuk beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni.

Dalam kesempatan tersebut, Andra mengatakan bahwa pihainya akan menampung terlebih dahulu olehnya dan akan sesegara mungkin disampaikan kepada pihak terkait yang concern dengan RUU Cipta Kerja itu.

“Pihak Pemerintah DPRD Provinsi Banten akan menyampaikan semua aspirasi tersebut kepada Presiden dan Ketua DPR RI bahwasanya banyaknya kekurangan dan keberatan-keberatan dalam RUU tersebut,” kata Andra.

Kemudian, pihak DPRD Provinsi Banten akan menyampaikan juga terkait beberapa dinamika-dinamika baik aksi ataupun lainnya di wilayah Provinsi Banten, bahwasanya RUU Cipta Kerja tersebut sangat memiliki kekurangan serta Pihak DPRD adalah sifatnya politisi hanya sebatas menyampaikan dan untuk tanggapan dari pemerintah pusat akan disampaikan kembali kepada Masyarakat, Buruh dan Mahasiswa. Namun untuk batas waktu jawaban dari Presiden atau Pemerintah pusat pihak DPRD Banten tidak bisa memberikan kepastian.

Bahkan dikatakan Andra juga, bahwa DPRD Provinsi Banten sudah melaksanakan Rapim dan sudah menandatangani semuanya terkait penyampaian dinamika-dinamika RUU Omnibuslau yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Presiden.

“Itu merupakan bentuk bahwa pemerintah DPRD Prov. Banten tidak diam terkait permasalahn tersebut, serta pihak DPRD Provinsi Banten bukan perwakilan Pusat melainkan DPRD Provinsi Banten adalah perwakilan dari Rakyat,” lanjutnya.

“Maka dari itu apapun yang diaspirasikan oleh para Buruh, Masyarakat dan Mahasiswa akan diperjuangkan sepenuhnya,” tutupnya. [JIWA/RED]

Komentar

News Feed