Berkeadilan.com – Pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio meyakini betul bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki niat baik dalam mengeluarkan omnibus law. Karena ia memahami kebijakan hukum akan selalu dibuat untuk kemaslahatan lebih luas.
“Saya percaya omnibus law akan baik dan saya akan tunggu yang baik-baik saja,” kata Hendri dalam sebuah diskusi di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2020).
Dan ia pun meminta kepada seluruh pembantu Presiden agar menyikapi berbagai polemik dan persoalan secara cepat dan benderang.
“Kalau ada polemik dengan buruh misalnya maka menteri-menteri terkait harus segera menyikapinya dengam baik,” ujarnya.
Hanya saja, niat baik Presiden Joko Widodo dan kabinetnya dalam konteks RUU Omnibus Law ini tidak cukup. Ia mengatakan bahwa proses yang berjalan juga harus sesuai dan lurus. Salah satu yang menjadi catatan tersendirinya adalah keterlibatan atau partisipasi publik.
“Yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun Omnibus Law adalah ketika tidak mau mendengarkan masyarakat dan tidak mau menerima masukan masyarakat,” tuturnya.
Bahkan ia menyebut poin ini sama sekali tidak boleh absent dalam upaya pengusunan dan pembentukan RUU Omnibus Law.
Dan ketika pemerintah menganulir pokok tersebut, Hendri Satrio memberikan saran agar pembahasan RUU Omnibus Law tidak perlu diterusakan.
“Sebelum pemerintah mendengarkan semua aspirasi publik dan kelompok masyarakat, maka harus ini ditolak,” tegasnya.
Namun Hendri memberikan catatan bahwa sikap penolakan ini juga bukan serta merta menolak secara keseluruhan, melainkan agar materi RUU Omnibus Law dibahas lagi sehingga tidak memunculkan polemik baru, termasuk soal klaim salah ketik dan sebagainya.
“Bukan niat baiknya yang ditolak ya, jangan dibilang Hendri Satrio menolak Omnibus Law, tapi materinya harus mendengarkan lagi oleh seluruh kelompok masyarakat, maka diperbaiki saja dan jangan sampai ada salah ketik lagi,” tutupnya.
Komentar