oleh

Sudjiwo Tedjo Sindir Isu Draf RUU Cipta Kerja Salah Ketik

-Nasional-12.614 views

Berkeadilan.com – Budayawan Sudjiwo Tedjo menyinggung tentang isu bahwa ada salah ketik dalam draft RUU Cipta Kerja untuk program Omnibus Law yang disampaikan pemerintah pusat kepada DPR RI.

Ia menilai bahwa dalam masalah pengecekan terhadap sebuah draf regulasi adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial. Bahkan siapapun yang mengajukan RUU, haruslah melalui tahap pengecekan yang mendalam terhadap redaksional kata di seluruh pasal yang ada.

“Manusia sejatinya gak pernah sempat. Manusia hanya bisa menyempat-nyempatkan. Termasuk menyempat-nyempatkan ngecek penulisan salah ketik/tidak. UU seperti Omnibus Law jauh lebih penting daripada buku-buku termasuk buku-bukuku,” kata Sudjiwo Tedjo dalam cuitannya, Senin (17/2/2020).

Dalam pengalamannya sebagai penulis, dia selalu melakukan pengecekan terhadap seluruh maskah yang ia ciptakan itu. Bahkan sekalipun sebelum sampai ke tahap dummy terhadap calon produk bukunya itu.

“Tapi untuk sampai pada draft dummy buku, aku sempat-sempatkan ngecek salah ketik/tidak,” imbuhnya.

Kemudian, Sudjiwo Tedjo juga menyebutkan bahwa soal mengoreksi sebuah draft bukan persoalan sempat atau tidak, melainkan seberapa besar kecintaan seseorang dalam pekerjaanya itu. Apalagi di sisi lain ada faktor uang yang juga menjadi faktor pendukung pekerjaan tersebut.

Jika hanya persoalan uang saja, Sudjiwo menyebutkan justru anggota DPR RI yang lebih pantas mencintai pekerjaanya itu, termasuk dalam faktor koreksi mengkoreksi draft Rancangan Undang-undang.

“Ini bukan soal duit. Kalau soal duit, harusnya pihak DPR lebih total lagi menyerahkan nyawa ke pekerjaan, termasuk ngoreksi naskah UU, karena duit mereka patut diduga lebih banyak daripada duit aku. Ini soal kita cinta nggak sama kerjaan kita?,” pungkasnya.

Sindiran ini disampaikan Sudjiwo Tedjo pasca statemen Menko Polhukam Mahfud MD yang kaget dengan adanya isu bahwa di dalam RUU Cipta Kerja, bahwa sebuah Undang-undang bisa diubah oleh pemerintah melalui mekanisme Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

Karena menurut Mahfud secara aturan konstitusi, UU hanya bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) saja.

“Isi UU diganti dengan PP, diganti dengan Perpres itu tidak bisa. Mungkin itu (Pasal 170 Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja) keliru ketik,” ujar Mahfud usai melakukan kegiatan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat Senin (17/2).

Mahfud mengatakan, ia tidak mengetahui aturan tersebut tercantum dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, kalau memang pasal tersebut ada maka sebaiknya disampaikan ke DPR dalam proses pembahasan ke depan.

Ia menjelaskan, produk peraturan yang dibuat pemerintah dan dapat mengganti UU adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). “Prinsipnya begini, prinsipnya tak bisa sebuah UU diubah dengan PP atau Perpres. Kalau dengan Perppu bisa,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Komentar

News Feed